BALITOPIK.COM, JAKARTA – Gubernur Bali Wayan Koster bergerak cepat menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata Bali.
Pada Selasa (21/4/2026), Koster melakukan audiensi maraton ke tiga kementerian strategis, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
Langkah ini membuahkan hasil. Pemerintah pusat memastikan dukungan penuh terhadap sejumlah proyek prioritas yang diusulkan Pemerintah Provinsi Bali.
Usai pertemuan, Koster menyampaikan bahwa Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy sepakat memprioritaskan pembangunan infrastruktur Bali secara bertahap mulai 2026.
“Semua akan diawali dengan studi dan perencanaan, lalu dilanjutkan pembangunan fisik,” ujar Koster.
Sejumlah proyek strategis pun mulai disiapkan. Di antaranya pembangunan underpass Jimbaran di Badung, gedung parkir di kawasan Pura Ulun Danu Batur, jembatan penghubung Nusa Ceningan–Nusa Lembongan, hingga jalan shortcut Singaraja–Mengwitani titik 11 dan 12.
Tak hanya itu, pembangunan Embung Unda di Klungkung juga akan dilanjutkan, serta penguatan jaringan air bersih dan irigasi dari Bendungan Telagawaja untuk wilayah Kubu, Karangasem.
Di sektor transportasi, pemerintah pusat juga menyetujui pengembangan taksi laut yang akan menghubungkan Bandara Ngurah Rai dengan kawasan wisata seperti Nusa Dua dan Canggu.
Selain itu, sejumlah pelabuhan akan ditingkatkan kapasitasnya, termasuk Pelabuhan Celukan Bawang di Buleleng, Pelabuhan Padangbai, hingga pembangunan pelabuhan baru di Amed dan Gunaksa.
Salah satu kebijakan penting yang disepakati adalah pemisahan jalur transportasi logistik dan penumpang. Kendaraan logistik akan diarahkan ke pelabuhan alternatif seperti Celukan Bawang, Amed, dan Gunaksa, sementara jalur Gilimanuk–Mengwi difokuskan untuk kendaraan penumpang.
Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan transportasi di Bali.
“Pembangunan ini akan berlanjut hingga 2030 untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bali,” tegas Koster.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa transformasi infrastruktur Bali tidak hanya fokus pada pariwisata, tetapi juga pada keseimbangan pembangunan antarwilayah. (*)