BALITOPIK.COM, DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Keamanan Sistem Elektronik di Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat sistem keamanan digital di tengah meningkatnya ancaman siber seiring masifnya transformasi pemerintahan berbasis elektronik.
Dalam sambutannya, Dewa Made Indra menegaskan pentingnya peran Badan Siber dan Sandi Negara dalam memastikan keamanan sistem digital pemerintah, khususnya dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
“Transformasi digital bukan hal mudah. Tantangan terbesar adalah mengubah pola kerja manual menjadi digital. Di satu sisi semua sistem sudah terdigitalisasi, namun di sisi lain ancaman siber juga semakin nyata,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bali saat ini telah mengembangkan sistem digital secara menyeluruh. Namun, keamanan menjadi isu krusial yang harus terus diperkuat.
Melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik serta BSSN, Pemprov Bali terus meningkatkan sistem pertahanan digital untuk mencegah potensi serangan siber.
Bimtek ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi aparatur pemerintah dalam memahami audit keamanan sistem elektronik secara komprehensif.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN RI, Danang Jaya, menjelaskan bahwa audit keamanan berfokus pada tiga aspek utama, yakni aset, risiko, dan kendali.
“Audit bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan celah yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 132 aplikasi sistem elektronik milik Pemprov Bali yang menjadi aset penting dan perlu diaudit secara berkala.
Peran pengawasan internal juga dinilai krusial, dengan Inspektorat Provinsi Bali sebagai garda terdepan dalam memastikan audit berjalan efektif.
Kegiatan ini turut dihadiri Inspektur Provinsi Bali, Ida Bagus Sudarsana, bersama sejumlah perangkat daerah terkait.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Bali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan aman di era digital. (*)