BALITOPIK.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perhubungan menyepakati percepatan sejumlah proyek strategis transportasi yang diyakini mampu meningkatkan konektivitas sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di Pulau Dewata.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Bali Wayan Koster dengan Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (9/7/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, Bupati Klungkung I Made Satria, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, serta Pemerintah Kabupaten Badung yang diwakili Kepala Dinas Perhubungan Badung.
Dalam pertemuan itu, Kementerian Perhubungan menyatakan dukungannya terhadap empat program prioritas yang diusulkan Pemerintah Provinsi Bali.
Program pertama adalah pengembangan Bandar Udara Letkol Wisnu di Kabupaten Buleleng sebagai bandara khusus untuk mendukung operasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang semakin padat.
Selanjutnya, pemerintah akan merevitalisasi Pelabuhan Celukan Bawang dengan menghadirkan layanan kapal Ro-Ro guna mengurangi kepadatan jalur Denpasar-Gilimanuk, terutama saat musim libur panjang dan arus mudik.
Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Kusamba di Klungkung, Pelabuhan Amed di Karangasem, serta Pelabuhan Sangsit di Buleleng.
Sementara proyek keempat adalah pembangunan Water Taxi di Kabupaten Badung yang akan menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Canggu. Moda transportasi laut ini diperkirakan memangkas waktu perjalanan dari sekitar dua jam menjadi hanya sekitar 30 menit.
Gubernur Wayan Koster menjelaskan bahwa pengembangan Bandara Letkol Wisnu tidak ditujukan menjadi bandara komersial seperti Ngurah Rai, melainkan sebagai bandara khusus yang melayani penerbangan privat, charter, logistik, hingga pendaratan darurat apabila terjadi gangguan operasional di Bandara Ngurah Rai.
Menurutnya, konsep tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan pembangunan Bali tanpa mengorbankan lahan produktif dan kawasan pertanian.
“Kami tidak berpikir membangun bandara komersial baru seperti Ngurah Rai. Bali ini wilayahnya terbatas sehingga lahan produktif harus tetap dijaga demi keberlanjutan pertanian, sistem Subak, dan pengembangan pariwisata berkualitas,” ujar Koster.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk badan usaha untuk mengawal pengembangan Bandara Letkol Wisnu serta membuka peluang investasi bagi pihak swasta yang ingin berpartisipasi dalam proyek tersebut.
Di sisi lain, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pengembangan sistem transportasi di Bali karena tingginya mobilitas wisatawan maupun masyarakat.
Menurutnya, kapasitas Bandara Ngurah Rai dan jalur transportasi menuju Bali kini semakin terbebani sehingga diperlukan infrastruktur pendukung yang mampu mendistribusikan arus penumpang maupun logistik secara lebih merata.
“Kami akan fokus pada pengembangan Bandara Letkol Wisnu sebagai bandara eksisting. Harapan kami, kawasan Bali Utara juga dapat berkembang sehingga pertumbuhan tidak hanya terpusat di Bali Selatan,” kata Dudy.
Ia memastikan pengembangan Bandara Letkol Wisnu memiliki peluang lebih besar direalisasikan karena persoalan lahan maupun aspek lingkungan dinilai relatif telah siap.
Untuk sektor transportasi laut, Kementerian Perhubungan juga telah meminta PT Pelindo merevitalisasi Pelabuhan Celukan Bawang agar mampu melayani penyeberangan dari Jangkar maupun Banyuwangi.
Sementara pengembangan Pelabuhan Kusamba, Pelabuhan Amed, dan Pelabuhan Sangsit masih akan dikaji lebih lanjut, termasuk kemungkinan menggandeng investor swasta agar kawasan tersebut berkembang menjadi simpul logistik sekaligus destinasi wisata bahari baru di Bali.
Tak kalah penting, pembangunan Water Taxi di Badung juga terus dipercepat. Menhub berharap fasilitas pendukung di kawasan Bandara Ngurah Rai dapat rampung pada November 2026.
Meski demikian, proses pembangunan masih menunggu penyelesaian normalisasi pantai yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Mudah-mudahan Water Taxi ini segera terwujud sebagai alternatif transportasi untuk mengurangi kemacetan menuju kawasan Canggu,” ujar Dudy.
Apabila seluruh proyek tersebut berjalan sesuai rencana, Bali diproyeksikan memiliki sistem transportasi yang lebih terintegrasi, memperkuat konektivitas antarwilayah, mengurangi kemacetan, sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga kawasan Bali Utara. (*)