BALITOPIK.COM, DENPASAR – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong terjalinnya kerja sama strategis antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengembangkan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi antardaerah menjadi langkah penting dalam memperkuat daya saing pariwisata nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Giri Prasta saat menerima kunjungan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Johannes Victor Mailangkay bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Ruang Rapat Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (15/7/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari pengalaman Bali dalam membangun tata kelola pariwisata yang berkelanjutan, mulai dari penataan destinasi wisata, penguatan kelembagaan, hingga regulasi pendukung yang selama ini menjadi salah satu kekuatan sektor pariwisata Pulau Dewata.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Johannes Victor Mailangkay, mengatakan Bali menjadi referensi penting bagi daerahnya yang saat ini tengah mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang.
“Kami datang untuk menimba pengalaman dari Bali. Kami juga bersyukur dapat bertemu Bapak Giri Prasta yang selama memimpin Kabupaten Badung berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Pengalaman tersebut tentu menjadi inspirasi bagi kami dalam mengembangkan pariwisata di Sulawesi Utara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah mendukung pengembangan KEK Likupang melalui pembangunan Politeknik Pariwisata sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata.
Selain itu, Sulawesi Utara juga terus mencatat pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Tiongkok dan Korea Selatan, yang didukung oleh penerbangan langsung dari Manado menuju sejumlah kota di Tiongkok.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap dapat menjalin kerja sama dengan Bali dalam berbagai bidang, mulai dari pengelolaan kawasan wisata, pelestarian budaya sebagai daya tarik wisata, hingga penyusunan regulasi kepariwisataan.
“Kami masih membutuhkan banyak masukan dari Bali, baik terkait pengembangan tradisi yang menjadi daya tarik wisata maupun penguatan regulasi karena Bali telah memiliki pengalaman yang sangat baik,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Giri Prasta menyambut positif rencana kolaborasi tersebut. Menurutnya, sinergi antardaerah akan memberikan manfaat besar dalam memperkuat sektor pariwisata sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat.
“Bali dan Sulawesi Utara bisa menjalin kerja sama yang apik. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan teknis maupun regulasi nantinya dapat dikoordinasikan lebih lanjut melalui Dinas Pariwisata dan badan pengelola. Jika memang ada skema kerja sama yang baik, saya berharap dapat segera disepakati,” ujar Giri Prasta.
Ia menegaskan bahwa paradigma pembangunan pariwisata saat ini tidak lagi berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan semata, tetapi lebih mengutamakan kualitas destinasi dan pengalaman yang diperoleh wisatawan.
Menurutnya, penataan kawasan wisata menjadi aspek penting agar setiap destinasi memiliki zona inti, zona penyangga, serta sistem pengelolaan yang jelas sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan.
Selain itu, Giri Prasta menilai pengembangan desa wisata merupakan salah satu strategi efektif dalam meningkatkan kualitas pariwisata.
Ia mencontohkan keberhasilan Desa Kutuh di Kabupaten Badung yang berhasil mengelola Pantai Pandawa hingga mampu mengubah kondisi ekonomi masyarakat secara signifikan.
“Kalau ingin meningkatkan kualitas pariwisata, sebaiknya mengembangkan desa wisata. Contohnya Desa Kutuh di Kabupaten Badung yang mengelola Pantai Pandawa. Dahulu desa itu termasuk desa miskin, tetapi kini menjadi salah satu desa yang paling maju karena mampu mengelola potensi wisatanya dengan baik,” katanya.
Menurut mantan Bupati Badung dua periode tersebut, keberhasilan Desa Kutuh tidak lepas dari koordinasi yang kuat antarwarga dalam mengelola potensi desa secara profesional.
“Kuncinya adalah koordinasi yang baik di antara empat banjar yang ada di Desa Kutuh. Dengan kebersamaan, potensi wisata bisa dikelola secara profesional sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa,” jelasnya.
Ia berharap pengalaman Bali dalam membangun desa wisata dapat menjadi salah satu referensi bagi Sulawesi Utara, khususnya dalam mengembangkan kawasan wisata Likupang berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat.
Pada kesempatan itu, Giri Prasta juga menyinggung Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 yang menurutnya membuka peluang lebih besar bagi pengembangan sektor pariwisata, termasuk industri Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE) sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal terjalinnya kerja sama strategis antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membangun pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis masyarakat, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah.









