BALITOPIK.COM, DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster mendorong perkembangan teknologi finansial atau financial technology (fintech), termasuk pinjaman daring (Pindar), diimbangi dengan penguatan literasi keuangan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Koster saat menjadi pembicara dalam Fintech Lending Days (FLD) 2026 yang digelar di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8/2026).
Koster menilai perkembangan fintech telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dan produk keuangan. Namun, kemudahan tersebut harus dibarengi pemahaman yang baik agar masyarakat tidak terjebak dalam keputusan berutang secara impulsif, terutama untuk kebutuhan konsumtif.
Ia menyoroti penggunaan Pindar di Indonesia yang hingga kini masih didominasi pembiayaan konsumtif. Berdasarkan data nasional yang disampaikan dalam forum tersebut, sekitar dua pertiga pembiayaan Pindar masih digunakan untuk kebutuhan konsumsi, sedangkan hanya sepertiga yang mengalir ke sektor produktif.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi industri Pindar, terlebih Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan porsi pembiayaan sektor produktif dapat mencapai 40 hingga 50 persen.
“Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri,” kata Koster.
Menurut Koster, Bali memiliki potensi besar untuk mendorong pembiayaan digital ke sektor-sektor produktif. Ia menyebut petani organik, pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, UMKM, hingga pengusaha muda sebagai kelompok yang perlu mendapatkan akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
Karena itu, Koster meminta industri Pindar memahami karakteristik dan ekosistem usaha di Bali. Industri pembiayaan digital diharapkan tidak hanya menjadikan Bali sebagai pasar, tetapi juga menjadi mitra bagi masyarakat dalam mengembangkan ekonomi daerah.
“Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami,” ujarnya.
Koster juga menempatkan literasi keuangan sebagai bagian penting dalam pengembangan industri pembiayaan digital. Menurutnya, kemudahan mendapatkan pembiayaan tanpa disertai pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan risiko sebagai peminjam justru dapat menimbulkan persoalan baru.
“Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat,” imbuhnya.
Ia menegaskan, pertumbuhan industri Pindar tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya penyaluran dana. Pertumbuhan industri yang sehat harus berjalan bersama dengan transparansi produk, ketepatan penyaluran pembiayaan, penguatan literasi keuangan, serta perlindungan konsumen.
“Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari,” tegas Koster.
Untuk memperluas edukasi keuangan hingga masyarakat tingkat akar rumput, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan siap menjadi mitra industri dan regulator.
Koster mengatakan Bali memiliki jaringan sosial yang luas melalui sekitar 1.500 Desa Adat. Selain itu, Pemprov Bali juga menjalankan program literasi digital di SMA, SMK, dan Desa Adat di seluruh Bali.
“Karena kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput,” urainya.
Koster berharap industri Pindar dapat mengambil bagian lebih besar dalam pembangunan ekonomi Bali. Menurutnya, industri pembiayaan digital idealnya tidak hadir sekadar untuk mencari pasar, tetapi juga memahami karakteristik masyarakat Bali dan ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilayani.
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menyampaikan apresiasi kepada Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), CNBC Indonesia, OJK, serta seluruh pelaku industri yang mengikuti Fintech Lending Days 2026.
“Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali,” pungkasnya.
Sementara itu, Dewan Pengawas AFPI Bernadino Vega mengatakan Bali memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri Pindar. Menurutnya, Bali memiliki sekitar 440 ribu UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
Ia menilai tantangan industri Pindar tidak hanya terletak pada kemampuan menyediakan pembiayaan, tetapi juga bagaimana semakin banyak pelaku usaha dapat terhubung dengan ekosistem keuangan.
“Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan,” sebut Bernadino.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola industri yang kuat, penyaluran dan penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen.
Fintech Lending Days 2026 digelar AFPI bersama CNBC Indonesia dengan mengusung tema “Advancing Indonesia’s Digital Financing Ecosystem”.
Forum tersebut mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan, dan mitra strategis. Agenda yang digelar meliputi strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), hingga industry showcase.
Forum tersebut juga menghadirkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam sesi Fireside Conversation. (*)