BALITOPIK.COM, BADUNG — Pemerintah Kabupaten Badung menargetkan angka kemiskinan terus ditekan hingga berada di kisaran 1,05 persen sampai 1,75 persen pada 2030. Target tersebut disiapkan setelah angka kemiskinan Badung pada 2025 tercatat 1,9 persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Badung mencatat persentase penduduk miskin pada 2025 sebesar 1,90 persen atau sekitar 14.660 orang. Angka tersebut turun dibandingkan 2024.
Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta mengatakan capaian tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat program penanggulangan kemiskinan. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2026 di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (30/9/2026).
Menurut Bagus, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,16 triliun pada 2026 untuk berbagai program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.
Anggaran tersebut diarahkan ke empat bidang, yakni pangan, papan dan sandang; pendidikan dan kesehatan; adat, agama dan budaya; serta jaminan sosial dan ketenagakerjaan.
“Untuk mempertahankan tren penurunan dan mengoptimalkan penanganan kemiskinan secara komprehensif, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,16 triliun pada tahun 2026,” kata Bagus.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa dan kelurahan memperbarui data penerima perlindungan sosial. Pemutakhiran tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2026, termasuk mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Data yang diperbarui nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan sensus mandiri bersama BPS. Pemerintah berharap langkah ini dapat memastikan program penanggulangan kemiskinan diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
“Kita akan memastikan seluruh intervensi program benar-benar tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, pemerintah desa, hingga pihak swasta melalui forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) akan terus diperkuat,” ujarnya.
Sekretaris TKPK Badung yang juga Kepala Bappeda Badung, I Made Wira Dharmajaya, mengatakan kondisi ekonomi daerah menjadi salah satu modal untuk mendorong penurunan kemiskinan lebih lanjut.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Badung hingga Juni 2026 berada di kisaran 5,9 persen. Pemkab kemudian menetapkan target angka kemiskinan pada 2030 berada di rentang 1,05 persen hingga 1,75 persen.
“Masalah target-target ini perlu kita cermati secara lebih mendalam. Berdasarkan capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Badung sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, kita memiliki modal yang sangat baik untuk membangun optimisme menekan angka kemiskinan menjadi lebih rendah lagi,” kata Wira.
Sebelumnya, Pemkab Badung juga telah menyusun rencana penanggulangan kemiskinan 2025–2029 yang mencakup pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan dan kemampuan ekonomi, serta penanganan kantong-kantong kemiskinan.
Melalui rakor tersebut, Pemkab Badung mendorong agar penanganan kemiskinan tidak hanya bertumpu pada bantuan, tetapi juga diperkuat melalui pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, lapangan kerja dan perlindungan sosial. (*)