BALITOPIK.COM, BADUNG — Megawati Soekarnoputri menyoroti penanganan abrasi Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, yang membutuhkan kerja sama lintas sektor. Ia mengingatkan pemerintah dan lembaga riset agar tidak menangani persoalan abrasi secara parsial tanpa mempertimbangkan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan.
Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menyampaikan hal tersebut saat meninjau kondisi abrasi di Pantai Kuta bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Minggu (11/10/2026).
“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegas Megawati.
Menurutnya, penanganan abrasi perlu melibatkan kementerian, lembaga riset, akademisi, dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut diperlukan agar solusi yang diambil sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah pesisir.
“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Megawati juga menyoroti ancaman perubahan iklim, termasuk pemanasan global dan pencairan es di kutub, yang berpotensi memperburuk kondisi wilayah pesisir. Ia mendorong para ilmuwan dan pemangku kepentingan memperkuat riset serta inovasi untuk menghasilkan langkah penanganan yang berkelanjutan.
Dalam konteks Bali, ia turut mengingatkan pentingnya kearifan lokal, termasuk filosofi Tri Hita Karana, sebagai landasan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam.
Abrasi Pantai Kuta menjadi perhatian karena kawasan ini tidak hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga menopang kegiatan ekonomi masyarakat. Kerusakan pantai dapat berdampak pada fasilitas publik, ruang aktivitas wisatawan, hingga usaha warga yang bergantung pada pariwisata.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, mengatakan pemerintah terus mengupayakan penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai. Salah satunya pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di bagian selatan Pantai Kuta oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah.
“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Triono menyebut sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Pemerintah, katanya, masih memiliki pekerjaan rumah untuk menangani sekitar 85 kilometer garis pantai.
“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” katanya.
Peninjauan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta. (*)