BALITOPIK.COM, BULELENG — Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Buleleng.
Pemerintah dan Pertamina didesak tidak hanya mengatasi antrean, tetapi juga mengevaluasi sistem pasokan dan distribusi BBM agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Ketua PC KMHDI Buleleng, Komang Dia Damayanti, menilai gangguan BBM bukan sekadar persoalan teknis pengiriman. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat yang mengandalkan BBM untuk bekerja dan menjalankan usaha sehari-hari.
Antrean terlihat di sejumlah SPBU di Buleleng pada Selasa (13/10/2026), termasuk di SPBU Jalan Gajah Mada, Singaraja. Dalam laporan detikBali pada hari yang sama, antrean di lokasi tersebut dilaporkan mencapai sekitar 10 meter hingga ke jalan raya.
Sejumlah warga juga mengaku harus mengantre cukup lama, bahkan mendatangi lebih dari satu SPBU untuk mendapatkan BBM. Bagi pedagang kecil, pengemudi ojek, buruh, dan petani, kondisi ini berpotensi mengurangi waktu produktif serta mengganggu pendapatan.
“Warga berhak mendapatkan akses energi yang pasti, terjangkau, dan merata tanpa harus diliputi rasa cemas,” ujar Komang Dia dalam menyampaikan sikap organisasinya.
Sementara itu, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM Kabupaten Buleleng telah memantau empat SPBU. Kepala dinas, Dewa Made Sudiarta, sebagaimana diberitakan detikBali pada 13 Oktober 2026, menyebut keterlambatan pasokan dari Depo Manggis, Karangasem, dalam dua hari sebelumnya menjadi salah satu pemicu antrean.
Dalam laporan tersebut, pasokan yang biasanya sekitar 16 kiloliter per pengiriman ke sejumlah SPBU disebut sempat turun menjadi sekitar 8 kiloliter. Dinas juga berkoordinasi dengan Depo Manggis dan Pemerintah Provinsi Bali untuk menangani kondisi tersebut.
Pertamina Patra Niaga sebelumnya menjadwalkan kedatangan pasokan BBM secara bertahap pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026 melalui Terminal BBM Sanggaran dan Manggis, dengan total muatan 26.200 kiloliter untuk Bali. Angka tersebut merupakan total pasokan untuk wilayah Bali, bukan khusus Buleleng.
Menurut Komang Dia, penanganan tidak cukup hanya dengan mempercepat pengiriman ketika antrean sudah terjadi. Perencanaan stok berdasarkan kebutuhan setiap wilayah, koordinasi antarlembaga, dan keterbukaan informasi distribusi juga perlu diperkuat.
“Pemerintah dan Pertamina tidak boleh hanya reaktif saat kelangkaan terjadi. Harus ada solusi jangka panjang dan keterbukaan informasi agar masyarakat tidak dirugikan oleh ketidakpastian distribusi,” tegasnya.
Komang Dia juga meminta pengawasan penyaluran BBM subsidi, termasuk pembelian menggunakan jeriken, dilakukan sesuai ketentuan dan melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, masyarakat diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan serta mengikuti informasi dari kanal resmi. Jika menemukan dugaan penyimpangan penyaluran, masyarakat dapat melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi agar dapat diverifikasi.
KMHDI Buleleng meminta evaluasi menyeluruh perlu dilakukan mulai dari perencanaan stok, pengiriman dari terminal, hingga penyaluran ke SPBU. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pasokan lebih terukur dan kebutuhan masyarakat di Bali Utara tidak kembali terganggu. (*)