BALITOPIK.COM, BADUNG – Desakan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dicopot mencuat di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM) yang belum sepenuhnya teratasi di Bali.
Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Badung menilai persoalan yang terjadi tidak cukup dilihat dari panjangnya antrean di SPBU. Bagi organisasi mahasiswa tersebut, krisis BBM menjadi pertanyaan terhadap kemampuan pemerintah melakukan mitigasi ketika pasokan energi mengalami gangguan.
Ketua PC KMHDI Badung, I Made Arya Bayu Suta, menyampaikan sikap tersebut pada 16 Oktober 2026. KMHDI Badung meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Alousius Mantiri.
Bahlil menjadi sorotan karena Kementerian ESDM dinilai memiliki tanggung jawab memastikan ketersediaan serta distribusi kuota BBM untuk Bali. KMHDI Badung juga meminta kementerian memastikan gangguan distribusi BBM tidak berkembang menjadi persoalan lain, termasuk ancaman pemadaman listrik massal atau blackout.
Sementara Simon Alousius Mantiri disorot dari sisi pengelolaan dan distribusi BBM oleh Pertamina. KMHDI Badung menilai ketika masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM dan antrean terjadi di sejumlah SPBU, perlu ada evaluasi terhadap jajaran yang bertanggung jawab atas kelancaran pasokan.
Karena itu, tuntutan pergantian tidak hanya diarahkan kepada Bahlil. KMHDI Badung juga meminta Presiden mengganti Dirut Pertamina.
Namun, KMHDI Badung tidak berhenti pada tuntutan pergantian pejabat. Mereka juga menawarkan sejumlah langkah yang dinilai perlu dilakukan segera untuk meredakan persoalan di lapangan.
Pertamina diminta mengirim 50 persen dari volume tangki BBM yang berada di Integrated Terminal (IT) Manggis dan IT Pesanggaran. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pasokan BBM ke wilayah yang mengalami antrean.
Pemerintah daerah juga diminta lebih aktif berada di tengah masyarakat. Gubernur Bali I Wayan Koster bersama jajaran Disnaker ESDM Bali dan Dinas Kesehatan Bali diminta rutin mendatangi SPBU yang mengalami antrean padat serta menempatkan fasilitas kesehatan gratis.
Untuk wilayah Badung, tuntutan serupa diarahkan kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama jajaran terkait. Mereka diminta memantau titik-titik SPBU yang mengalami antrean dan menyediakan fasilitas kesehatan bagi warga.
Dari sisi masyarakat, KMHDI Badung meminta DPRD Badung mengimbau agar tidak terjadi penimbunan ataupun penjualan kembali BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Sementara untuk menjaga situasi tetap kondusif, Kapolres Badung dan Kapolresta Denpasar diminta memastikan keamanan dan ketertiban di SPBU yang mengalami antrean padat.
Tujuh poin sikap tersebut telah disampaikan kepada Ketua DPRD Badung untuk diteruskan kepada pihak terkait.
Arya Bayu mengatakan tuntutan tersebut bukan semata-mata persoalan pergantian pejabat, tetapi dorongan agar krisis BBM segera ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar.
“Amarah rakyat mungkin tidak menyelesaikan masalah, namun amarah ini berpotensi menimbulkan masalah baru jika krisis BBM tidak segera terselesaikan,” ujar Arya Bayu, Jumat (16/10/2026).
Ia berharap seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan BBM dapat bergerak bersama untuk memulihkan kondisi di Bali.
“Kami berharap seluruh pihak yang terkait krisis BBM ini bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah agar Bali tidak keos (chaos),” pungkasnya.