BALITOPIK.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mempercepat penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Langkah tersebut ditandai dengan peluncuran 11 unit bus listrik Trans Sarbagita dan enam infrastruktur pengisian daya di Lapangan Timur Niti Mandala Renon, Kamis (22/10/2026).
Bus dan charging station tersebut merupakan hibah melalui Proyek Bali E-Mobility yang didukung Pemerintah Republik Korea, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas, serta Global Green Growth Institute (GGGI).
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pengoperasian bus listrik menjadi bagian dari penerapan kebijakan Bali Energi Bersih yang dilakukan dari sektor hulu hingga hilir.
Di sektor hulu, Pemprov Bali mendorong pengurangan penggunaan energi fosil dan mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih.
Dukungan pemerintah pusat juga diberikan melalui alokasi kapasitas sebesar 1.000 megawatt untuk pengembangan PLTS di wilayah Jembrana dan Gilimanuk. Proses perizinan disebut masih berjalan dan pengembangan tersebut diharapkan mulai dilaksanakan pada 2027.
Sementara di sektor hilir, percepatan kendaraan listrik dilakukan berdasarkan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kendaraan Listrik Berbasis Baterai.
Koster mengatakan implementasi kebijakan kendaraan listrik sempat mengalami kendala akibat pandemi COVID-19. Namun, pada periode kedua kepemimpinannya, kebijakan tersebut kembali dipercepat.
“Hasil studinya di Bali 90 persen lebih polusi udaranya bersumber dari pembangkit listrik dan transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil. Oleh sebab itu kebijakan ini kita percepat,” kata Koster.
Melalui Proyek Bali E-Mobility, Pemerintah Republik Korea melalui Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan memberikan hibah 11 bus listrik dan enam unit infrastruktur pengisian daya kepada Pemprov Bali.
Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan GGGI.
Koster mengapresiasi dukungan Pemerintah Korea dan pemerintah pusat yang menjadikan Bali sebagai penerima manfaat sekaligus lokasi percontohan pengembangan transportasi ramah lingkungan.
Ia mengatakan bus listrik yang diterima telah memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dengan pembuatan bodi bus dilakukan di Indonesia.
Menariknya, desain bus juga disesuaikan dengan karakter budaya Bali. Koster mengatakan kombinasi warna hitam, merah dan putih dipilih sebagai representasi tri datu.
“Desain dan warnanya pun kami yang mengarahkan, kombinasi warna hitam, merah dan putih sebagai lambang tri datu sebagai simbol yang lekat dengan nilai budaya Bali. Ayo rame-rame kita beralih menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai,” jelas Koster.
Menurut Koster, penggunaan kendaraan listrik di Bali terus menunjukkan perkembangan, terutama pada kendaraan roda empat. Namun, pertumbuhan kendaraan listrik roda dua dinilai masih perlu ditingkatkan.
Ia mengajak masyarakat menggunakan kendaraan listrik karena dinilai lebih hemat dan efisien serta tidak menghasilkan emisi gas buang dan suara bising seperti kendaraan berbahan bakar fosil.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut Proyek Bali E-Mobility sebagai bukti kolaborasi antara Indonesia, Korea dan GGGI dalam mendorong transisi energi.
Menurutnya, Bali dipilih sebagai lokasi percontohan agar pengalaman dari program tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk pengembangan kebijakan serupa di tingkat nasional.
Rachmat juga mengapresiasi komitmen Pemprov Bali melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian penting pembangunan.
Ia menilai upaya menjaga lingkungan tidak cukup hanya dilakukan melalui pengelolaan sampah. Pengurangan pencemaran juga harus menyasar sumber emisi dari pembangkit listrik, kendaraan bermotor dan industri yang masih menggunakan energi fosil.
“Saya sejak muda saya sudah kagum dengan kearifan lokal tri hita karana di Bali yaitu bagaimana masyarakat membina hubungan yang baik dan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dan manusia serta manusia dengan alam. Bagaimana masyarakat Bali bisa memberikan kita contoh bagaimana memuliakan alam dengan konsep tri hita karana,” ungkap Pambudy.
Ia menilai filosofi Tri Hita Karana memiliki relevansi dengan agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan karena menempatkan hubungan manusia dengan alam sebagai salah satu unsur penting.
Rachmat berharap pengalaman Bali dalam menggabungkan kearifan lokal, energi bersih dan kebijakan transportasi ramah lingkungan dapat berkembang menjadi model pembangunan berkelanjutan, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga di tingkat global. (*)