BALITOPIK.COM, BALI – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Presiden Prabowo Subianto kini harus menyiapkan dua nama untuk diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengisi kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Dua figur dengan latar belakang berbeda yang menarik untuk diperhatikan adalah Sufmi Dasco Ahmad dan Prof. Yusril Ihza Mahendra. Keduanya memiliki pengalaman panjang di dunia politik, tetapi datang dengan kekuatan dan perjalanan karier yang tidak sama.
Dasco dikenal sebagai salah satu tokoh penting Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPR RI. Sementara Yusril merupakan akademisi, pakar hukum tata negara, politikus, sekaligus pejabat yang pernah menduduki sejumlah posisi strategis dalam pemerintahan lintas presiden.
Jika kedua nama tersebut nantinya dipilih Prabowo untuk diajukan ke MPR, publik akan memiliki kesempatan melihat bagaimana rekam jejak, pendidikan, pengalaman pemerintahan, serta kemampuan politik keduanya menjadi pertimbangan dalam menentukan pendamping Presiden.
Lantas, seperti apa profil dan pengalaman kedua tokoh tersebut?
Sufmi Dasco Ahmad: Kekuatan Politik dan Pengalaman Parlemen
Sufmi Dasco Ahmad lahir di Bandung, 7 Oktober 1967. Ia merupakan salah satu tokoh yang ikut membangun Partai Gerindra sejak 2008 dan kini menjabat Ketua Harian DPP Partai Gerindra.
Dari sisi pendidikan, Dasco memiliki perjalanan akademik lintas bidang. Ia menempuh pendidikan Fakultas Elektro Universitas Pancasila pada 1985–1993. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan hukum di Universitas Jakarta pada 2005–2009, Universitas Islam Jakarta pada 2009–2012, dan Universitas Islam Bandung pada 2012–2015.
Riwayat pendidikan tersebut tercantum dalam profil resmi anggota DPR RI.
Sebelum aktif sepenuhnya di dunia politik, Dasco memiliki pengalaman di bidang usaha dan hukum. Ia pernah menjadi direktur perusahaan serta senior partner di Vendetta Law Firm.
Karier politiknya semakin berkembang ketika terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III pada Pemilu 2014. Ia kembali terpilih pada Pemilu 2019 dan 2024.
Sejak 2019, Dasco dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI. Pada periode 2024–2029, ia menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Posisi tersebut membuat Dasco memiliki pengalaman dalam membangun komunikasi antara pemerintah, parlemen, dan berbagai kekuatan politik.
Sebagai orang yang berada di lingkaran strategis Gerindra, Dasco juga memiliki kedekatan politik dengan Prabowo. Pengalaman tersebut dapat menjadi modal dalam membantu Presiden mengonsolidasikan dukungan politik dan mengawal agenda pemerintahan.
Apabila menjadi Wakil Presiden, salah satu aspek yang dapat diperhitungkan dari Dasco adalah kemampuannya menjembatani komunikasi politik, khususnya dengan DPR dan partai-partai pendukung pemerintah.
Namun, pengalaman legislatif tentu berbeda dengan tanggung jawab eksekutif. Tantangan bagi Dasco adalah membuktikan kemampuannya dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan secara lebih luas, bukan hanya membangun kesepakatan politik.
Prof. Yusril Ihza Mahendra: Akademisi, Pakar Hukum, dan Pengalaman Lintas Pemerintahan
Sementara, Prof. Yusril Ihza Mahendra memiliki perjalanan panjang dalam dunia akademik, hukum, dan pemerintahan.
Yusril lahir di Lalang, Belitung Timur, pada 5 Februari 1956. Ia menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia pada dua bidang, yakni Fakultas Hukum dan Fakultas Sastra dengan bidang filsafat.
Pendidikan akademiknya berlanjut ke luar negeri. Yusril memperoleh gelar magister dari University of the Punjab, Pakistan, pada 1985 dan gelar doktor ilmu politik dari Universiti Sains Malaysia pada 1993.
Pada 1998, ia memperoleh gelar Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia.
Perjalanan akademiknya bahkan berlanjut pada 2026. Pada 2 Juli 2026, Yusril kembali meraih gelar doktor dalam bidang ilmu filsafat dari Universitas Indonesia setelah mempertahankan disertasinya mengenai pemikiran Mohammad Natsir tentang hubungan Islam dan negara.
Dengan demikian, Yusril memiliki latar belakang keilmuan yang mencakup hukum, filsafat, dan ilmu politik.
Pengalaman pemerintahannya juga panjang. Ia pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Menteri Hukum dan HAM pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, serta Menteri Sekretaris Negara pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam pemerintahan Prabowo, Yusril dipercaya menjabat Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Pengalaman tersebut memberinya pemahaman mengenai birokrasi pemerintahan, penyusunan kebijakan, persoalan hukum, serta hubungan antarlembaga negara.
Jika dipercaya menjadi Wakil Presiden, Yusril memiliki modal pengalaman untuk membantu Presiden dalam persoalan ketatanegaraan, penguatan sistem hukum, dan koordinasi kebijakan pemerintahan.
Tantangannya adalah bagaimana membawa pemikiran akademik dan pengalaman hukum tersebut menjadi kebijakan yang efektif, sekaligus mampu menjawab persoalan ekonomi, sosial, dan kebutuhan masyarakat secara langsung.
Dasco dan Yusril, Dua Kekuatan yang Berbeda
Jika dibandingkan, kedua tokoh ini memiliki keunggulan pada bidang yang berbeda.
Dasco memiliki pengalaman kuat dalam politik praktis, organisasi partai, parlemen, serta komunikasi lintas kekuatan politik. Pengalamannya sebagai Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Gerindra menjadi modal dalam memahami dinamika politik pemerintahan Prabowo.
Sementara Yusril mempunyai pengalaman panjang dalam bidang hukum tata negara, akademik, perumusan kebijakan, dan birokrasi pemerintahan lintas presiden.
Dari sisi pendidikan, keduanya juga memiliki perjalanan yang berbeda. Dasco menempuh pendidikan teknik elektro dan kemudian hukum hingga jenjang doktoral. Yusril memiliki latar belakang hukum, filsafat, dan ilmu politik, serta gelar profesor.
Keduanya menawarkan karakter yang berbeda untuk posisi Wakil Presiden.
Dasco dapat menjadi figur yang memperkuat komunikasi politik dan hubungan pemerintah dengan parlemen. Yusril dapat memberikan pengalaman ketatanegaraan, pemikiran hukum, serta perspektif pemerintahan yang diperoleh dari berbagai era kepemimpinan.
Namun, jabatan Wakil Presiden tidak hanya membutuhkan kemampuan politik ataupun keunggulan akademik. Posisi tersebut membutuhkan kemampuan bekerja bersama Presiden, memahami persoalan bangsa, membangun koordinasi, dan memastikan kebijakan pemerintah berjalan efektif.
Prabowo Harus Setor Dua Nama Paling Lambat 18 November
Di tengah pembicaraan mengenai sejumlah figur yang berpotensi menggantikan Gibran, proses pengisian jabatan Wakil Presiden sebenarnya sudah memiliki jadwal dan batas waktu.
MPR RI melalui rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) telah menetapkan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta pengajuan dua nama calon Wakil Presiden.
Berdasarkan jadwal tersebut, Prabowo harus menyerahkan dua nama beserta kelengkapan persyaratan paling lambat 18 November 2026 atau 14 hari sebelum sidang paripurna.
Ketentuan ini diatur dalam Pasal 136 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Setelah nama diserahkan, MPR membentuk tim verifikasi yang bertugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan kedua calon.
Berdasarkan Pasal 137, tim verifikasi memiliki waktu kerja paling lama tujuh hari sejak Presiden menyerahkan kelengkapan persyaratan bakal calon Wakil Presiden.
Penting dipahami, proses tujuh hari tersebut bukan ujian akademik, debat terbuka, atau pengujian kemampuan kepemimpinan kedua tokoh. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen dan persyaratan pencalonan.
Apabila terdapat persyaratan yang belum lengkap, Presiden diberikan kesempatan memperbaiki atau melengkapinya sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 138.
Selanjutnya, kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna sebelum pemungutan suara dilakukan.
MPR kemudian memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden dan dilantik dalam sidang paripurna tersebut.
Apabila kedua calon memperoleh suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden berwenang memilih salah satu di antara keduanya.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 memberikan batas waktu paling lama 60 hari bagi MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan sejak terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan tersebut tidak bisa berlangsung tanpa batas waktu. Presiden harus segera menentukan dua nama, sementara MPR menjalankan tahapan verifikasi dan pemilihan sesuai ketentuan.
Siapa yang Layak Mendampingi Prabowo?
Pertanyaan mengenai siapa yang lebih layak antara Dasco dan Yusril tidak cukup dijawab hanya dengan membandingkan gelar akademik ataupun lamanya seseorang berkarier di politik.
Jika kebutuhan pemerintahan lebih menitikberatkan pada konsolidasi politik, komunikasi lintas partai, dan hubungan dengan parlemen, pengalaman Dasco menjadi salah satu aspek yang dapat diperhitungkan.
Sebaliknya, jika perhatian diarahkan pada penguatan aspek hukum tata negara, pengalaman birokrasi lintas pemerintahan, dan perumusan kebijakan, rekam jejak Yusril juga memiliki nilai tersendiri.
Presiden Prabowo tentu memiliki pertimbangan politik dan pemerintahan sebelum menentukan dua nama yang akan diserahkan kepada MPR.
Publik pun memiliki ruang untuk menilai kedua figur berdasarkan rekam jejak, integritas, pendidikan, pengalaman, serta kemampuan mereka dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan.
Sebab, Wakil Presiden bukan sekadar pendamping Presiden dalam kegiatan kenegaraan. Jabatan tersebut merupakan amanah besar untuk ikut memastikan pemerintahan berjalan dan kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas.
Dasco atau Yusril, keduanya memiliki modal pengalaman yang berbeda. Pertanyaan akhirnya bukan siapa yang lebih populer atau memiliki gelar lebih tinggi, melainkan siapa yang paling sesuai dengan kebutuhan kepemimpinan nasional saat ini. (*)