Wayan Koster: Satu Komando Tidak Harus Satu Partai

Balitopik.com – Calon Gubernur Bali, Wayan Koster menanggapi slogan “Satu Komando” yang digaungkan lawan politiknya di Pilgub Bali 2024 yaitu Made Muliawan Arya alias De Gadjah dan Putu Agus Suradnyana (PAS) atau Mulia-PAS.

Sejatinya, Wayan Koster sepakat kalau program pemerintah daerah harus sejalan dengan pusat (satu komando). Namun baginya satu komando tidak harus dari satu partai untuk program bisa sejalan atau linear.

Gubernur Bali periode 2018-2023 itu menilai istilah satu komando memframing publik seolah-olah harus satu partai. Dia memberi klarifikasi soal istilah satu komando itu.

“Satu komando itu jangan diartikan untuk mempersempit dalam artian hanya satu partai tetapi satu dalam membangun komitmen untuk menjaga bangsa Indonesia menjaga ideologi Pancasila serta memajukan daerah di seluruh Indonesia dengan berbagai karakteristik serta potensi dan prioritas nasionalnya dan tentu tetap memperhitungkan kemampuan APBN,” terang Koster, Senin (16/9/2024).

Dia menegaskan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 bertugas untuk mensejahterakan rakyat lewat memajukan semua daerah. Tidak memandang latar belakang partai ataupun golongan.

Katakan saja, lanjutnya, meskipun presiden dari Gerindra bukan dari PDI Perjuangan tetapi tetap satu komando dalam posisi sebagai presiden terhadap kepala daerah di seluruh Indonesia.

“Begitu Pak Prabowo jadi presiden dia adalah presiden republik Indonesia yang punya tanggung jawab sesuai konstitusi melindungi warga negaranya serta memajukan warga negaranya di seluruh Indonesia tanpa memandang latar belakang partai atau lainnya,” ucap Koster.

Anggota DPR RI 3 periode bidang anggaran itu menjelaskan, hubungan keuangan pusat dan daerah itu sudah diatur dalam undang-undang. Ada dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil itu sudah secara otomatis diatur oleh undang-undang yang tidak bisa diintervensi secara politik.

“Saya sudah punya pengalaman di DPR di badan anggaran kebijakan nasional dibidang pengalokasian dalam APBN itu sudah ada mekanismenya. Saya paham dan saya rasakan meskipun dari partai yang berbeda dalam konteks negara saya kira kita tidak ada masalah sekiranya ketika saya jadi gubernur nanti,” tandasnya. (*)