Balitopik.com – Pengamat Politik Universitas Udayana (Unud) Efatha Filomeno Borromeu Duarte mengungkapkan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menunda kepala daerah dari PDI Perjuangan mengikuti retret di akademi militer, Magelang, Jawa Tengah, sudah tepat.
“Ini menjadi salah satu daya tawar yang bisa dilakukan oleh PDIP agar bisa nanti kedepannya itu mungkin ya, di dalam Koalisi Indonesia Maju, PDIP bisa masuk sebagai partai dengan standar yang tinggi,” jelas Efatha saat dihubungi, Minggu (23/2/2025).
Efatha tak mengelak, bahwa memang instruksi tersebut dikaitkan dengan penahanan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi menurut internal PDI Perjuangan Hasto sebagai tahanan politik.
Jadi, Efatha mengatakan hal itu dilakukan Megawati Soekarnoputri sebagai upaya negosiasi ulang penetapan Hasto.
“Jadi saya lihat memang ada beberapa faktor, terutama terkait upaya untuk menegosiasi ulang lagi kasus Hasto Kristiyanto,” kata dia.
“Itu memang langkah yang harus diambil mengingat bahwa perdebatan atau upaya untuk menahan Hasto ini juga sudah sampai pada titik yang cukup krusial,” tambahnya.
Kendati demikian, menurut Dosen Fisip Unud itu, pilihan sikap semacam itu akan berdampak buruk terhadap demokrasi Indonesia di masa mendatang.
“Para pejabat-pejabat publik itu boleh menggunakan partai dalam kontestasi. Tetapi seharusnya kita dorong kalau bisa setelah pemilu itu rekonsiliasi dan tindakan-tindakan profesional itulah yang harusnya dapat publik tangkap begitu,” pungkas Efatha.