Balitopik.com, DENPASAR – Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wulla atau biasa dikenal Ratu Wulla memberikan nasihat terhadap warganya yang ada di Bali. Ia meminta warganya menghormati budaya Bali dan berperilaku baik untuk mengembalikan stigma negatif yang selama ini disematkan terhadap warga Sumba.
Ratu Wulla mengatakan ulah negatif segelintir orang atau oknum Sumba tersebut telah memberikan dampak negatif yang luas terhadap semua komunitas Sumba secara khusus dan warga Nusa Tenggara Timur (NTT) secara umum.
Hal itu ini disampaikan Ratu Wulla saat menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya (IKSBD) Bali periode 2025-2028, di Aula Korem 163/Wirasatya, Sudirman, Denpasar, Sabtu (28/6/2025).
“Kita ketahui bersama ada ulah oknum-oknum yang mencederai nama baik kita bersama, ulah-ulah tersebut meskipun dilakukan oleh segelintir orang tetapi punya dampak luas terhadap citra seluruh komunitas,” ucapnya.
Sebagai Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Wulla berkomitmen akan terus melakukan upaya-upaya konkret agar untuk mengembalikan nama baik yang telah tercoreng oleh kelakuan oknum warga Sumba yang ada di Bali.
Padahal, lanjutnya ada juga warga Sumba di Bali yang berprestasi baik dalam urusan olahraga, pendidikan, sukses dalam bisnis dan memiliki pekerjaan yang layak, namun semua itu tenggelam karena persoalan hukum yang dilakukan oknum warga Sumba.
“Bahwa tugas kita bersama adalah mengembalikan kepercayaan dan menanamkan harapan baru dan menenangkan hati masyarakat Bali. Mari kita mulai membangun nama baik, karena satu langkah kecil yang dilakukan secara kolektif akan memberikan hasil yang besar,” ungkap Ratu Wulla.
“Saya berharap kedepan dengan komitmen kita bersama, saya yakin kita bisa mentransfer energi positif untuk kebaikan kita dan juga kebaikan masyarakat di pulau Bali, karena dimana bumi dipijak disitu langit harus dijunjung,” tandasnya.
Sementara, Ketua Umum Ikatan Keluarga Sumba Barat Daya (IKSB) Bali, Samuel Sairo Kalumbang mengakui bahwa selama ini yang sering membuat onar adalah warga Sumba yang tidak terdata di komunitas etnis dan komunitas Gereja.
Dalam kepengurusan IKSBD Bali periode 2025-2028 yang baru dilantik itu, pihaknya akan melakukan pendataan terhadap warga Sumba Barat Daya terutama bagi yang tinggal di bedeng-bedeng proyek. Mereka ini disebutnya sebagai pekerja temporer atau sementara.
“Selama ini yang menjadi persoalan menurut pengamatan kami adalah adik-adik yang tidak terdaftar di unit suka-duka (kelompok etnis) dan komunitas Gereja. Ini menjadi tanggungjawab kami untuk lakukan pendataan kemudian berkoordinasi dengan pemerintah Sumba Barat Daya,” kata Samuel.
“Tentunya harapan kami, pemerintah Sumba dan pemerintah Bali berkolaborasi secara instansi, sehingga kami sebagai pengurus etnis bisa bergerak di lapangan. Minimal memberikan sosialisasi tentang bagaimana menjadi perantau yang baik,” tutup Samuel.
Samuel juga berharap agar mandor-mandor proyek yang mendatangkan langsung pekerja dari Sumba ikut bertanggungjawab, tidak melepas begitu saja setelah pekerjaan selesai. (*)