BALITOPIK.COM, BALI – Kasus kekerasan dan berbagai permasalahan anak di Provinsi Bali masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi ini mendorong penguatan komitmen lintas sektor dalam upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali, Seniasih Giri Prasta, menegaskan pentingnya langkah konkret dalam perlindungan anak saat kegiatan Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar di Kabupaten Tabanan, Kamis (26/3).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak oleh Dinas Sosial dan P3A Provinsi Bali. Sejumlah pemangku kepentingan dilibatkan untuk memperkuat sinergi lintas sektor.
Dalam pemaparannya, Seniasih Giri Prasta menyampaikan bahwa tingginya angka kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan seksual, eksploitasi hingga penelantaran, menunjukkan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas bersama.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya edukasi kepada anak terkait perlindungan diri, termasuk pemahaman batasan tubuh. Selain itu, peran keluarga dinilai sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak.
Forum PUSPA, lanjutnya, hadir sebagai wadah kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, dan akademisi dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan.
Berbagai tantangan lain turut menjadi perhatian, seperti praktik perkawinan anak, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengaruh media sosial yang semakin kompleks terhadap perkembangan anak.
Melalui kegiatan ini, seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan peran aktif dalam mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, khususnya di Kabupaten Tabanan.
“Penguatan Kabupaten Layak Anak bukan hanya program, tetapi gerakan bersama. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua,” tegasnya.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan sejumlah materi strategis dari narasumber terkait. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan memaparkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung KLA.
Sementara itu, perwakilan Bappeda Provinsi Bali menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah agar implementasi kebijakan KLA berjalan berkelanjutan.