BALITOPIK.COM, DENPASAR – Aksi ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di depan Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (22/6/2026), tak hanya memuat kritik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi panggung bantahan atas tudingan bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi pihak asing.
Koordinator aksi sekaligus Ketua BEM Universitas Udayana, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa, menegaskan demonstrasi yang mereka lakukan murni lahir dari kegelisahan atas persoalan rakyat, bukan karena kepentingan kelompok tertentu.
Aksi yang mengatasnamakan “Aksi Bali Bergerak” itu diikuti gabungan mahasiswa dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi kemahasiswaan, hingga unsur masyarakat sipil. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan sejumlah persoalan nasional yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Di tengah jalannya aksi, Oka menyoroti stigma yang kerap dilekatkan pada gerakan mahasiswa. Ia menyayangkan masih adanya tuduhan bahwa setiap aksi mahasiswa selalu ditunggangi pihak tertentu, bahkan dicap sebagai “antek-antek Soros” atau “antek-antek asing”.
“Banyak sekali yang mengira kami ditunggangi sana-sini, kami antek-antek Soros, antek-antek asing. Padahal kami di sini murni menuntut solusi. Apabila dialog itu menghasilkan jawaban, maka kami tidak akan pernah ada di sini. Apabila dialog itu menghasilkan solusi nyata dan hak-hak masyarakat terpenuhi, maka kami tidak akan di sini,” tegas Oka dalam orasinya.
Menurut dia, tudingan semacam itu justru berpotensi menyesatkan publik dan mengaburkan substansi perjuangan mahasiswa. Ia menilai, demonstrasi yang dilakukan bukan sekadar bentuk perlawanan simbolik, melainkan respons atas berbagai kebijakan yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat.
Oka mengakui, narasi yang menyebut gerakan mahasiswa ditunggangi kepentingan asing lebih banyak bergulir di ruang digital dan kerap diperkuat oleh akun-akun buzzer. Namun, ia mengingatkan, jika masyarakat tidak jeli membaca opini yang dibangun, maka aksi-aksi mahasiswa yang lahir dari keresahan publik justru bisa berhadapan dengan masyarakat itu sendiri.
Karena itu, ia meminta publik tidak mudah terjebak pada stigma yang melemahkan gerakan mahasiswa. Menurutnya, kritik yang disuarakan di jalanan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat, sekaligus bentuk kepedulian terhadap situasi bangsa.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa mahasiswa turun ke jalan bukan untuk menjadi alat siapa pun, melainkan untuk memastikan suara rakyat tidak hilang di tengah kebijakan yang kian jauh dari kebutuhan masyarakat. Selama ketidakadilan masih terjadi dan aspirasi rakyat belum dijawab dengan sungguh-sungguh, gerakan mahasiswa akan tetap berdiri di barisan terdepan,” ungkapnya.
Aksi Bali Bergerak sendiri menjadi salah satu rangkaian protes mahasiswa di Bali yang menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah pusat. Massa membawa berbagai tuntutan, mulai dari isu subsidi energi, anggaran pendidikan, hak asasi manusia, hingga persoalan lingkungan dan tata kelola pemerintahan.
Bagi para mahasiswa, turun ke jalan bukan pilihan pertama. Demonstrasi, kata Oka, adalah jalan terakhir ketika dialog dan penyampaian aspirasi tidak menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Di tengah derasnya tudingan dan polarisasi opini, mahasiswa Bali menegaskan bahwa aksi mereka bukan soal ditunggangi siapa pun, melainkan tentang upaya menuntut solusi atas persoalan rakyat yang mereka anggap belum ditangani secara serius. (*)