Mungkin judul tulisan ini terdengar terlalu bombastis. Apakah ada negara di dunia yang benar-benar bersih dari narkoba?
Apa pun jawabannya, bangsa Indonesia mutlak harus membangun kesadaran kolektif bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa.
Di usia Republik Indonesia yang ke-81, kita perlu melihat kembali satu persoalan yang terus mengintai di sekitar kita: narkoba.
Survei Nasional 2025 yang dilakukan BNN bersama BRIN dan BPS mencatat prevalensi penyalahgunaan narkoba pada penduduk usia 15–64 tahun mencapai 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta orang. Angka tersebut meningkat dari 1,73 persen pada 2023.
Yang lebih mengkhawatirkan, persoalan narkoba tidak lagi hanya menjadi masalah perkotaan. Peredarannya telah merambah wilayah perdesaan dan berbagai lapisan masyarakat.
Data tersebut semestinya membuat kita berpikir ulang tentang strategi pemberantasan narkoba selama ini.
Selama bertahun-tahun Indonesia memerangi narkoba. Bandar diburu, ribuan orang ditangkap, barang bukti disita dan hukuman berat dijatuhkan. Semua langkah tersebut penting.
Namun, ketika prevalensi penyalahgunaan masih menunjukkan peningkatan, strategi kita perlu terus dievaluasi agar semakin efektif.
Ukuran keberhasilan perang melawan narkoba tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak orang yang ditangkap atau berapa kilogram barang bukti yang disita.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah narkoba semakin sulit diperoleh? Apakah jumlah orang yang menyalahgunakannya semakin berkurang?
Suka atau tidak suka, peredaran narkoba telah membentuk sebuah ekosistem. Ada barang yang masuk, jaringan pengedar, uang yang berputar, aparat yang mengawasi, masyarakat yang menjadi pasar, serta keluarga yang akhirnya menjadi korban.
Karena itu, penanganannya juga harus dilakukan secara menyeluruh.
Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang, ribuan pulau, pelabuhan besar dan kecil, bandara, serta perbatasan darat. Kita tidak boleh baru bergerak setelah narkoba masuk ke kota-kota.
Pengamanan perbatasan harus diperkuat. TNI, Polri, BNN, Bea Cukai, Bakamla dan Imigrasi harus bekerja secara terintegrasi melalui intelijen, teknologi, pertukaran data dan operasi bersama.
Pada saat yang sama, penegakan hukum jangan berhenti pada kurir.
Menangkap seratus kurir belum tentu menghancurkan satu jaringan. Yang harus dikejar adalah pemasok, bandar, pemodal dan pengendalinya. Cari siapa yang melindungi mereka. Bongkar jaringan dari bawah sampai ke atas.
Narkoba bukan hanya kejahatan. Narkoba juga merupakan bisnis hitam dengan keuntungan besar.
Karena itu, ekonominya harus dihancurkan.
Ikuti aliran uangnya. Telusuri rekening dan asetnya. Bongkar praktik pencucian uangnya. Rampas hasil kejahatannya.
Jangan sampai seorang bandar yang berada di dalam penjara masih memiliki uang dan kekuatan untuk mengendalikan jaringannya dari balik jeruji.
Perang melawan narkoba juga tidak akan dimenangkan jika aparat ikut bermain.
Pengelolaan barang bukti tidak boleh hanya bergantung pada integritas individu. Sejak narkoba disita, ditimbang, diuji, disimpan hingga dimusnahkan, harus tersedia jejak digital yang dapat diaudit, pencatatan elektronik, kamera pengawas dan mekanisme pengawasan silang.
Aparat yang terbukti terlibat harus dihukum tegas.
Semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya.
Namun, perang melawan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan negara.
Perjuangan itu sebenarnya bisa dimulai dari rumah dan sekolah.
Anak membutuhkan rumah sebagai tempat yang membuat mereka merasa aman dan nyaman. Keluarga harus menjadi ruang pertama bagi anak untuk bercerita ketika menghadapi persoalan.
Begitu pula sekolah harus menjadi salah satu benteng utama pendidikan antinarkoba.
Anak tidak cukup hanya diberi pengetahuan tentang bahaya narkoba. Mereka juga perlu dibekali kemampuan menghadapi tekanan pergaulan, persoalan keluarga, kegagalan, kesepian dan berbagai masalah yang muncul selama masa remaja.
Sekolah dapat menjadi komunitas yang membantu menemukan persoalan lebih awal dan menghubungkan anak-anak dengan pertolongan yang tepat.
Di sisi lain, pendekatan terhadap korban penyalahgunaan narkoba juga harus dilakukan secara cerdas.
Negara harus keras kepada bandar, tetapi cerdas dalam memperlakukan pengguna dan korban ketergantungan.
Anggaran rehabilitasi bagi pengguna perlu diperkuat. Tujuannya bukan membebaskan seseorang dari tanggung jawab, melainkan memutus ketergantungan dan menyelamatkan kehidupannya.
Rehabilitasi juga harus diawasi secara ketat agar tidak berubah menjadi fasilitas yang dapat dimanfaatkan atau dibeli oleh bandar dan pengedar untuk menghindari hukuman.
Pemberantasan narkoba pada akhirnya membutuhkan keseimbangan antara pencegahan, penegakan hukum, pemberantasan jaringan, pemutusan aliran dana dan pemulihan korban.
Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan.
Menjelang 17 Agustus 2026, harapan kita seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan berapa ton narkoba yang berhasil disita.
Tanyakan pula: berapa anak yang berhasil dicegah menyentuh narkoba untuk pertama kalinya?
Kita tidak boleh hanya menghitung berapa orang yang dipenjarakan. Tanyakan berapa jaringan besar yang benar-benar dihancurkan dan berapa korban yang berhasil dipulihkan.
Sebab keberhasilan perang melawan narkoba bukan hanya tentang banyaknya barang bukti yang disita atau banyaknya pelaku yang ditangkap.
Keberhasilan sejatinya adalah ketika narkoba semakin sulit masuk, semakin sulit beredar, semakin sedikit penggunanya, semakin kuat keluarga dan sekolah melakukan pencegahan, serta semakin banyak korban yang berhasil diselamatkan.
Itulah salah satu bentuk perjuangan kemerdekaan kita hari ini.
Kemerdekaan bukan hanya terbebas dari penjajahan secara politik. Kemerdekaan juga berarti memastikan generasi Indonesia dapat tumbuh, belajar, bekerja dan membangun masa depan tanpa dihantui ancaman narkoba. (*)