BALITOPIK.com – Belakangan ini ramai orang menyerang anggota DPR RI yang ikut menandatangani HMP. Ada yang bilang mereka tidak suka Gibran, ada yang menuduh punya kepentingan politik, bahkan ada yang mempertanyakan apakah mereka benar-benar mewakili rakyat.
Nah, sekarang coba kita berpikir sederhana saja.
Memang, bagi sebagian pendukung Gibran garis keras, orang yang ikut tanda tangan HMP mungkin langsung dianggap sebagai orang yang membenci Gibran.
Kita bisa memahami itu. Itu haknya pendukung. Tapi jangan sampai buat masyarakat kita makin sulit menjadi masyarakat yang sadar bernegara. Jangan sampai rasa suka terhadap sosok buat kita lupa atau mewajarkan pelanggaran yang dibuat oleh sosok itu.
Memang kalau sudah urusan perasaan, ketika kita sudah terlalu mencintai seseorang, kita seringkali abai terhadap kesalahan yang dia buat. Tapi kan tidak begitu cara kita bernegara, kita harus tetap mencintai dengan sadar.
Lho, kenapa?
Kembali ke DPR yang tanda tangan HMP, mereka ini tidak bisa langsung dicap sebagai pembenci Gibran. Kan tidak semua orang yang mengkritik pejabat berarti punya dendam pribadi kepada pejabat tersebut.
Coba kita ambil contoh sederhana.
Misalnya di sebuah organisasi ada ketua. Kemudian ada anggota yang melihat persoalan dalam organisasi itu dan meminta agar persoalannya diperiksa sesuai aturan. Apakah otomatis anggota tadi membenci ketuanya?
Ya, belum tentu!
Bisa saja dia memang sedang menjalankan tugas dan haknya sebagai anggota organisasi. Justru kalau ada persoalan tetapi semua orang pilih diam, siapa yang akan mengawasi?
Nah, kira-kira begitu cara sederhana memahami persoalan HMP ini.
DPR punya tugas mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi, ketika ada persoalan yang dianggap perlu dibahas melalui mekanisme konstitusi, anggota DPR punya hak untuk mengambil langkah sesuai aturan.
Mereka tanda tangan bukan berarti otomatis membenci Gibran. Jangan semua persoalan langsung dibawa ke urusan suka dan tidak suka.
Kalau persoalan konstitusi saja kita ukur berdasarkan suka atau tidak suka kepada seseorang, bagaimana kita mau belajar menjadi warga negara yang sadar bernegara?
Ya repot jadinya. Negara ini mau dijalankan berdasarkan aturan atau berdasarkan perasaan kita?
Sekarang coba lihat siapa saja yang ikut tanda tangan.
Dari partai yang ikut mengusung Prabowo-Gibran, ada Demokrat 18 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, dan PAN 10 orang.
Kemudian dari partai yang tidak ikut mengusung Prabowo-Gibran, ada PKS 28 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, dan PDI Perjuangan 14 orang.
Coba perhatikan baik-baik.
Kalau benar ini semata-mata karena membenci Gibran, mengapa anggota dari partai yang ikut mengusung Prabowo-Gibran juga ikut tanda tangan?
Nah, dari sini saja kita seharusnya mulai paham bahwa persoalannya tidak sesederhana mendukung atau tidak mendukung Gibran.
Di Bali juga begitu. Ada dua anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, meraka adalah I Nyoman Parta dan I Wayan Sudirta, yang ikut menandatangani HMP. Keduanya kemudian mendapat sorotan dan serangan narasi dari sejumlah pihak yang berbeda pilihan politik.
Bahkan ada yang menggiring opini seolah-olah mereka tidak mewakili masyarakat Bali.
Lho, sebentar dulu. Mari kita pikirkan pelan-pelan.
Pada Pilpres 2024, PDI Perjuangan bukan partai pengusung Prabowo-Gibran. Begitu juga PKS, NasDem, dan PKB. Mereka berada di barisan politik yang berbeda.
Jadi, apakah aneh kalau anggota DPR dari partai-partai tersebut punya sikap politik yang berbeda dengan pemerintah?
Tentu tidak. Namanya juga demokrasi. Tidak semua orang harus punya pendapat yang sama.
Lagi pula, anggota DPR itu bukan hanya bertugas membela pemerintah atau mengikuti kemauan partainya. Mereka juga punya tanggung jawab mengawasi jalannya pemerintahan.
Begini deh, kalau dalam kasus Gibran kemarin semua anggota DPR diam saja, tidak melakukan apa-apa, apa tidak semakin kacau ini negara?
Jangan sampai kita salah memahami demokrasi. Memilih pemimpin itu satu hal, mengawasi pemimpin itu hal lain.
Kita boleh memilih Prabowo-Gibran. Kita boleh mendukung Gibran. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi bukan berarti setiap orang yang mengkritik atau menggunakan hak pengawasannya otomatis menjadi musuh kita.
Begitu juga sebaliknya, orang yang ikut menandatangani HMP belum tentu otomatis benar dalam seluruh argumentasinya. Proses dan dasar hukumnya tetap harus diuji sesuai aturan.
Intinya sederhana, jangan mencampuradukkan urusan politik, urusa suka atau tidak suka dengan urusan konstitusi.
Kalau seseorang tidak dukung Gibran secara politik, itu urusan pilihan politik. Tetapi kalau anggota DPR menggunakan haknya untuk menjalankan fungsi pengawasan, itu urusan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Okelah, kalau saat ini rasa kepercayaan masyarakat terhadap DPR turun, tapi soal urusan tanda tangan HMP kemarin harus diakui sebagai keberanian mereka untuk tegakan konstitusi.
Jangan karena kita mendukung seseorang, lalu semua orang yang berbeda sikap langsung dianggap sebagai musuh.
Karena di negara demokrasi, yang harus kita jaga bukan perasaan seorang pejabat yang kita dukung, tapi aturan yang berlaku untuk semua orang.
Hari ini mungkin Gibran, besok siapa pun yang menjadi pejabat. Kekuasaan tetap harus diawasi. Karena negara ini milik rakyat, bukan milik satu orang atau satu kelompok politik, apalagi harus diatur berdasarkan suka atau tidak suka, itu kacau. (*)









