BALITOPIK.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto setelah dirinya menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026), Prabowo disebut menyarankan Gibran tetap berjuang melalui jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Gibran menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore. Ia mengaku menghormati berbagai kritik dan aspirasi masyarakat terkait polemik dokumen pendidikan yang belakangan kembali menjadi sorotan.
“Saya menghormati seluruh apresiasi, kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” kata Gibran.
Ia kemudian menceritakan pertemuannya dengan Prabowo pada Selasa pagi. Menurut Gibran, Presiden memberikan sejumlah saran dan masukan terkait situasi yang sedang dihadapinya.
“Beliau (Presiden Prabowo Subianto) memberi saran dan masukan terkait dinamika, salah satunya agar saya tetap fight di PTUN, dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ujarnya.
Pernyataan Gibran tersebut muncul setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wapres memang menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Prabowo.
Menurut Prasetyo, pertemuan keduanya berlangsung sekitar 2,5 jam. Pembicaraan tersebut berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Prasetyo juga meluruskan kabar yang menyebut Prabowo menolak permintaan pengunduran diri tersebut. Ia menegaskan Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah masukan.
“Namun, dalam diskusi Presiden banyak memberikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan.
Polemik ini berkaitan dengan putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah. Putusan tersebut turut memperkuat sorotan terhadap persyaratan pendidikan Wakil Presiden.
Di tengah perkembangan tersebut, Gibran menyatakan akan menempuh langkah hukum dengan menyiapkan dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Ia juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di MA. (*)