BALITOPIK.COM, BADUNG – Pemerintah Kabupaten Badung mengubah rencana pembangunan infrastruktur jalan yang sebelumnya membutuhkan pembebasan lahan menjadi menggunakan skema terowongan atau tunnel. Perubahan skema tersebut berdampak pada rencana pembiayaan utang daerah senilai Rp1,67 triliun yang sebelumnya masuk dalam rancangan awal APBD 2027.
Dalam jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung, Pemkab menyebut pembiayaan utang sebesar Rp1.678.483.756.172 yang semula dialokasikan dalam rancangan awal APBD 2027 diminta untuk tidak ditampung pada tahap pengambilan keputusan bersama.
Perubahan itu dilakukan karena pemerintah melihat proses pembebasan tanah di sepanjang ruas jalan yang direncanakan berpotensi menghadapi banyak kendala dan dampak sosial.
“Skema pembangunan jalan kami diubah menjadi pembangunan jalan dengan menggunakan skema terowongan atau tunnel,” demikian dijelaskan dalam dokumen jawaban Pemerintah Kabupaten Badung.
Pada tahun anggaran 2027, pembangunan fisik terowongan belum akan dilakukan. Pemerintah akan lebih dulu memprioritaskan penyusunan studi kelayakan atau feasibility study, dokumen lingkungan, proses pembebasan tanah, serta pembangunan akses masuk dan keluar terowongan.
Konstruksi fisik tunnel baru dirancang pada periode anggaran berikutnya dengan tetap membuka kemungkinan penggunaan pembiayaan dari pinjaman daerah.
Air Bersih Badung Selatan Masih Defisit
Selain persoalan infrastruktur jalan, Pemkab Badung juga menyoroti kebutuhan air bersih di wilayah Badung Selatan yang masih menghadapi keterbatasan pasokan.
Berdasarkan kajian teknis Perumda Air Minum Tirta Mangutama, kebutuhan debit air baku untuk mengoptimalkan pelayanan di Badung Selatan mencapai 2.000 liter per detik. Namun, pasokan yang tersedia saat ini baru sekitar 800 liter per detik.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Badung merencanakan tambahan penyertaan modal sebesar Rp150 miliar secara bertahap pada 2027 hingga 2029. Pada 2027, penyertaan modal yang dirancang mencapai Rp37 miliar untuk memperkuat sistem penyediaan air minum, meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi, serta memperluas cakupan pelayanan.
Perumda Tirta Mangutama juga merancang kerja sama pengembangan teknologi Sea Water Reverse Osmosis atau SWRO sebagai alternatif sumber air baku dari pengolahan air laut menjadi air tawar.
Pantai Kuta-Cemagi Ditangani Bertahap
Dalam sektor infrastruktur pesisir, Pemkab Badung juga menyiapkan penanganan konservasi kawasan Pantai Kuta hingga Cemagi melalui program tahun jamak 2027-2029.
Tahap awal pada 2027 direncanakan berupa pembangunan revetment dan jetty di muara sungai.
Sementara itu, sejumlah program infrastruktur lainnya juga masuk dalam perhatian pemerintah, termasuk penanganan jalan, trotoar, serta pembangunan ruang terbuka untuk olahraga, rekreasi keluarga, kegiatan UMKM, dan berbagai kegiatan masyarakat.
Mitigasi Bencana Jadi Sorotan
Pemkab Badung juga akan mengevaluasi kawasan Glamping Eco Park di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, menyusul tragedi tanah longsor yang terjadi di lokasi tersebut.
Evaluasi akan mencakup kondisi geologi dan kestabilan lereng, hidrologi, sistem drainase, sempadan sungai, kesesuaian pemanfaatan ruang, perizinan, hingga kelayakan teknis bangunan dan fasilitas wisata.
Pemerintah juga akan memperkuat pemetaan risiko bencana, khususnya di wilayah perbukitan, lereng, tebing, dan kawasan aliran sungai.
Di sisi lain, penanganan banjir di kawasan Samigita akan terus dilakukan, termasuk melalui ekskavasi sedimentasi Tukad Mati sepanjang kurang lebih 5 kilometer. Pemerintah juga akan mengevaluasi kebutuhan tambahan alat berat amfibi agar penanganan sedimentasi dan mitigasi banjir dapat berjalan lebih efektif.
Tim Jaga Wisata Diperluas ke Canggu dan Seminyak
Untuk sektor keamanan pariwisata, Pemkab Badung akan memperluas wilayah operasional program Tim Jaga Wisata pada 2027.
Setelah dijalankan sebagai proyek percontohan di Kuta dan Pecatu, program tersebut direncanakan diperluas ke Legian, Seminyak, Kerobokan Kelod, Tibubeneng, dan Canggu.
Tim Jaga Wisata melibatkan unsur pemerintah, desa adat, dan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pengamanan kawasan wisata, termasuk di wilayah pesisir dan infrastruktur pendukung pariwisata.
Jawaban dan tanggapan pemerintah tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung, Senin (9/11/2026), terkait empat rancangan peraturan daerah, termasuk Rancangan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027.