BALITOPIK.COM, DENPASAR – Ni Wayan Sari Galung kembali dipercaya memimpin Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali untuk periode 2026-2031. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV KPPI Bali yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Bali, Sabtu (7/11/2026).
Kembali terpilihnya Sari Galung menjadi awal bagi kepengurusan baru untuk melanjutkan program yang sudah berjalan sekaligus memperkuat organisasi hingga ke tingkat kabupaten/kota.
Sari Galung mengatakan, salah satu fokus kepengurusan lima tahun ke depan adalah melakukan konsolidasi dan turun langsung ke sembilan kabupaten/kota melalui masing-masing Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
“Ke depan, program-program yang sudah kami buat selama lima tahun lalu akan dilanjutkan. Kami juga akan melakukan konsolidasi dan turun ke sembilan kabupaten/kota melalui masing-masing DPC,” ungkapnya.
Anggota DPRD Bali dari PDI Perjuangan ini menjelaskan, KPPI menjadi wadah bagi perempuan dari berbagai partai politik untuk saling menguatkan. Melalui organisasi tersebut, perempuan diharapkan memiliki ruang untuk meningkatkan kemampuan dan mengambil peran lebih besar dalam dunia politik.
Salah satu target yang kembali didorong adalah keterwakilan perempuan sebesar 30 persen di partai politik. Untuk itu, KPPI Bali akan menggelar kegiatan penguatan kapasitas perempuan politik di seluruh kabupaten/kota.
“Program KPPI adalah menguatkan dan mendorong perempuan-perempuan politik lintas partai. Kami ingin melaksanakan kegiatan penguatan perempuan di sembilan kabupaten/kota agar keterwakilan perempuan 30 persen di partai politik bisa terus didorong,” tegas Sari Galung.
Musda IV KPPI Bali kali ini mengangkat tema “Perempuan Politik Bali Tangguh, Berdaya dan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Demokrasi yang Inklusif”.
Sari Galung mengakui pelaksanaan Musda sedikit mundur dari jadwal yang sebelumnya direncanakan pada September 2026. Meski demikian, seluruh rangkaian kegiatan akhirnya berjalan lancar hingga menghasilkan keputusan secara aklamasi.
Kepercayaan kembali memimpin KPPI Bali, menurutnya, menjadi tanggung jawab untuk melanjutkan program sekaligus memperkuat kerja sama perempuan lintas partai dalam mendorong keterlibatan perempuan di bidang politik dan pembangunan daerah. (*)









