BALITOPIK.COM, NTT – Membangun sebuah desa bukan hanya soal memperbaiki jalan atau mendirikan bangunan. Ada banyak hal yang harus dibenahi, mulai dari ekonomi masyarakat, pelayanan pemerintah, keterbukaan anggaran hingga perhatian kepada warga yang membutuhkan.
Hal inilah yang menjadi perhatian Petrus Naru saat maju sebagai calon Kepala Desa Mukuvoka, Kabupaten Ngada, nomor urut 3. Ia membawa enam agenda besar yang ingin diwujudkan untuk pembangunan Desa Mukuvoka periode 2026-2034.
Enam agenda tersebut disampaikan dalam pemaparan visi dan misi di rumah Eduardus Logo, Desa Mukuvoka, Kecamatan Bajawa, Kamis (5/11/2026). Kegiatan berlangsung sekitar pukul 10.30 hingga 13.00 WITA dan dipandu oleh Vincensia Putriliana Meko dan Maria Anjelina Fono.
Petrus yang akrab disapa Piter bukan orang baru dalam urusan pemerintahan desa. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Wawowae selama enam tahun. Pengalaman itu menjadi salah satu bekalnya, mengingat Mukuvoka sebelumnya merupakan bagian dari Desa Wawowae sebelum dimekarkan menjadi desa definitif.
Dalam pemaparannya, Piter menegaskan bahwa desa yang maju tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan fisik. Hal yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan dan memiliki kehidupan yang lebih baik.
“Desa yang maju bukan hanya desa yang memiliki jalan dan bangunan yang bagus. Desa yang maju adalah desa yang masyarakatnya sejahtera, kualitas sumber daya manusianya memadai, pemerintahannya melayani, anggarannya dikelola secara terbuka, dan pembangunannya dirasakan oleh semua warga,” ujarnya.
Enam agenda yang ditawarkan Piter dimulai dari penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, peternakan dan pengembangan potensi lokal. Ia ingin pemerintah desa ikut membantu kelompok tani dan peternak melalui pelatihan, peningkatan kualitas produksi hingga pengembangan nilai ekonomi hasil usaha warga.
Agenda kedua adalah membenahi dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, BUMDes harus dikelola secara profesional dan transparan agar bisa menjadi penggerak ekonomi sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja, terutama bagi generasi muda.
Berikutnya, Piter ingin pelayanan pemerintah desa dibuat lebih mudah, cepat dan ramah. Baginya, semua warga harus mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membedakan hubungan keluarga, status sosial maupun pilihan politik.
Agenda keempat menyangkut keterbukaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran direncanakan dan digunakan, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan.
“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran desa direncanakan dan digunakan. Karena itu, informasi APBDes dan pembangunan harus terbuka,” tegasnya.
Agenda kelima adalah menjaga kehidupan sosial, adat, budaya dan keagamaan, sekaligus memberi ruang lebih besar bagi generasi muda. Piter juga ingin membuka kolaborasi dengan generasi muda keturunan Kampung Adat Ekoheto yang berada di perantauan agar ikut memberikan kontribusi bagi kampung leluhur.
Sementara agenda keenam berfokus pada pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Perhatian khusus akan diberikan kepada keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, bayi dan balita, lanjut usia, perempuan serta kelompok masyarakat rentan lainnya.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, ia menilai data keluarga miskin perlu diperbarui dan diverifikasi sejak awal pemerintahan desa.
Piter menyadari enam agenda tersebut tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh seorang kepala desa. Karena itu, ia mengajak BPD, tokoh adat, tokoh agama, kaum perempuan, generasi muda, kelompok tani, peternak dan seluruh masyarakat untuk ikut terlibat.
Ia juga mengakui bahwa tidak semua persoalan bisa diselesaikan sekaligus. Pelaksanaan program harus melihat kebutuhan masyarakat, kemampuan anggaran dan kewenangan pemerintah desa.
“Bagi saya, menjadi kepala desa bukan berarti menjadi orang yang paling berkuasa di desa. Kepala desa adalah seseorang yang menerima amanah dari masyarakat untuk bekerja, melayani, dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebagai desa definitif hasil pemekaran dari Wawowae, Mukuvoka memiliki kesempatan untuk membangun fondasi pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik. Piter berharap enam agenda yang ditawarkan bisa menjadi arah bersama untuk membawa desa tersebut semakin mandiri dan sejahtera.
“Mukuvoka adalah rumah kita bersama. Pembangunannya adalah tanggung jawab kita bersama. Masa depannya harus kita persiapkan bersama,” tutupnya.