BALITOPIK.com, BADUNG – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung mencapai 5,59 persen hingga semester I tahun 2026. Di tengah capaian tersebut, angka kemiskinan juga menunjukkan penurunan dari 1,90 persen pada 2025 menjadi 1,75 persen pada 2026.
Capaian itu disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung untuk memperingati HUT ke-17 Kota Mangupura, Selasa (17/11/2026).
Dalam sambutannya, Adi Arnawa menyampaikan bahwa peringatan HUT Mangupura tahun ini mengusung tema Sidhikara Hitayah, yang bermakna semua kekuatan tercurah untuk membangun Badung.
Tema tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi maupun besarnya pendapatan daerah.
Selain pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, sejumlah indikator pembangunan Badung juga menunjukkan hasil positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 84,72, meningkat dibandingkan tahun 2025 yang berada di angka 84,27.
Sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 1,57 persen.
Adi Arnawa menegaskan, pertumbuhan sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi Badung harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pariwisata tidak cukup hanya dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, maupun penerimaan daerah.
“Pariwisata yang berkualitas bukan hanya diukur dari jumlah kunjungan, tingkat hunian, maupun penerimaan daerah. Lebih dari itu, pariwisata harus memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, menguatkan perekonomian lokal, melindungi warisan budaya Bali, serta menjaga keseimbangan alam dan lingkungan,” tegasnya.
Untuk memperluas manfaat pembangunan, Pemkab Badung menjalankan berbagai program di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran beasiswa sebesar Rp21,08 miliar bagi 3.368 penerima melalui program Beasiswa Nak Badung. Program bimbingan belajar bahasa Inggris juga telah menjangkau 20.230 peserta, mulai dari jenjang TK hingga SMP.
Pada sektor kesehatan, inovasi pelayanan Mantap Nak Badung mencatat 6.780 layanan. Pelayanan tersebut mencakup layanan sigap, home care, hingga penanganan kondisi gawat darurat.
Sementara di bidang sosial, bantuan rumah layak huni telah diberikan kepada lebih dari 400 rumah dengan dukungan anggaran sekitar Rp16,4 miliar.
Penguatan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui program kredit Sidi Kumbara yang bekerja sama dengan Bank BPD Bali. Hingga April 2026, program pembiayaan tersebut telah diakses oleh 68 pelaku UMKM, dengan plafon kredit yang dapat diajukan mencapai Rp100 juta.
Di bidang infrastruktur dan lingkungan, Pemkab Badung melanjutkan pembangunan jaringan jalan baru untuk mengurai kemacetan, menangani titik-titik genangan, serta memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber.
Berdasarkan data yang dipaparkan Bupati, sekitar 70,2 persen timbulan sampah di Badung telah dikelola dengan dukungan 47 unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
Meski sejumlah indikator menunjukkan perkembangan positif, Adi Arnawa tidak menampik masih banyak persoalan yang perlu ditangani. Kemacetan di kawasan pariwisata, persoalan sampah, keterbatasan air bersih, banjir dan drainase, alih fungsi lahan, hingga belum meratanya manfaat pertumbuhan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Ia pun mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian target program dan besarnya serapan anggaran. Setiap program harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan hasil yang bisa dirasakan.
“Nilai sebuah program bukan semata-mata besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat, ketepatan sasaran, mutu hasil, dan keberlanjutannya,” ujarnya.
Memasuki 2027, Pemkab Badung berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pariwisata berkualitas sekaligus menciptakan iklim investasi yang semakin berdaya saing.
Adi Arnawa juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah secara tertib, efisien, dan berorientasi pada hasil. Menurutnya, setiap tahapan pembangunan harus saling terhubung, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara tertib, efisien, dan memberikan hasil. Perencanaan harus menjawab masalah, penganggaran harus mendukung prioritas, pelaksanaan harus tepat waktu dan tepat mutu, serta evaluasi harus menunjukkan apa yang perlu diperbaiki,” tandasnya. (*)









