BALITOPIK.com, DENPASAR – Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang perempuan di kawasan proyek rehabilitasi Jalan Gajah Mada, Denpasar, Minggu (15/11/2026), mendapat sorotan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Denpasar.
PMKRI Denpasar mempertanyakan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proyek penataan kawasan pusat Kota Denpasar yang menelan anggaran Rp83 miliar dari APBD 2026.
Korban berinisial SN (57) meninggal dunia setelah terjatuh dari sepeda motor yang ditumpangi bersama suaminya, VAI (64), kemudian terlindas dump truck di Jalan Gajah Mada sekitar pukul 10.42 WITA.
Berdasarkan keterangan Satlantas Polresta Denpasar yang diberitakan sejumlah media, kecelakaan bermula ketika sepeda motor Honda Vario DK 3950 ID yang dikendarai VAI berusaha mendahului dump truck Hino DK 8071 CF dari sisi kiri.
Namun, saat melintas di ruas jalan yang terdapat ceceran pasir proyek, pengendara melakukan pengereman hingga sepeda motor kehilangan keseimbangan dan terjatuh. VAI terjatuh ke sisi kiri, sedangkan SN yang berada di boncengan terlempar ke sisi kanan dan terlindas truk.
Korban mengalami luka berat dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP). Sementara suaminya mengalami luka lecet pada pergelangan tangan dan lutut kanan. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah RSUP Prof. Ngoerah Denpasar.
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keamanan kawasan pengerjaan proyek, terutama keberadaan material yang berceceran di badan jalan dan pengamanan ruang kerja.
Ketua Presidium PMKRI Cabang Denpasar, Stanley Francisco Gurion, menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi, terutama jika dugaan adanya material proyek yang berserakan di jalan turut menjadi faktor pemicu kecelakaan.
“Kami turut berduka cita kepada keluarga korban kecelakaan. Semoga keluarga yang ditinggalkan dapat tabah menghadapi kejadian ini. Kami juga berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi, apalagi penyebab kecelakaan ini diduga karena material yang berserakan di pinggir jalan,” ujar Stanley.
Stanley juga mempertanyakan penerapan K3 dalam proyek tersebut. Menurutnya, persyaratan kualifikasi tender melalui LPSE Kota Denpasar telah mencantumkan kewajiban sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dari Menakertrans.
Selain itu, dalam uraian singkat pekerjaan juga tercantum kebutuhan personel keselamatan konstruksi, meliputi Ahli K3 Konstruksi Muda dan Petugas Keselamatan Konstruksi.
“Seharusnya kejadian seperti ini tidak terjadi. Karena syarat kualifikasi yang diajukan pada tender melalui LPSE Kota Denpasar mensyaratkan adanya sertifikat sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dari Menakertrans. Dalam uraian singkat pekerjaan juga dijelaskan adanya personel keselamatan konstruksi,” ungkapnya.
Tak hanya soal material yang berceceran, PMKRI turut menyoroti pembatasan area kerja. Stanley membandingkan kondisi di Simpang Suci dan Simpang Jalan Thamrin yang menggunakan pembatas seng dengan kawasan Simpang Jalan Gajah Mada yang menurutnya belum dilengkapi pembatas serupa.
“Bagi kami ini menjadi pertanyaan. Jika memang benar K3 sudah dilaksanakan dengan baik, kenapa kejadian ini bisa terjadi? Apakah ada human error? Selain itu, soal pembatas area kerja dengan seng seperti yang ada pada Simpang Suci dan Simpang Jalan Thamrin, hal serupa tidak ada di Simpang Jalan Gajah Mada. Padahal seharusnya ada pembatas antara jalan dan ruang kerja sehingga ada rasa aman bagi pekerja maupun masyarakat,” tegas Stanley.
Dengan nilai proyek mencapai Rp83 miliar, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Denpasar melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penerapan K3 pada seluruh proyek pemerintah.
“Kami juga berharap agar ada pengawasan ketat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar soal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada tiap-tiap proyek pemerintah, sehingga meminimalisir kecelakaan kerja yang dapat merugikan pekerja dan masyarakat,” imbuhnya.
Sorotan serupa disampaikan Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Denpasar, Andrianus Yovianto. Ia mengingatkan bahwa penerapan K3 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Andrianus merujuk Pasal 9 ayat (3) yang mengatur kewajiban mengidentifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko di lingkungan kerja. Sementara Pasal 11 ayat (2) mengatur tindakan pengendalian yang sekurang-kurangnya mencakup bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, dan proses kerja.
“Dalam Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 50 Tahun 2012, pemegang proyek dituntut dalam menyusun K3 harus mengidentifikasi potensi bahaya dan pengendalian risiko di lingkungan kerja. Selain itu, Pasal 11 ayat (2) mengatur tindakan pengendalian dalam K3 yang disusun oleh pengusaha sekurang-kurangnya mencakup pengendalian terhadap bahan, peralatan, lingkungan kerja, cara kerja, dan proses kerja,” ungkap Andrianus.
PMKRI Denpasar berharap kecelakaan di kawasan Jalan Gajah Mada menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan pihak pelaksana proyek. Keselamatan pengguna jalan dan pekerja dinilai harus menjadi perhatian utama selama pengerjaan infrastruktur berlangsung. (*)









