BALITOPIK.com, DENPASAR – Tim kuasa hukum dr. Karina Chandra kembali menyerahkan dokumen tambahan kepada Polresta Denpasar terkait laporan dugaan penggelapan asal-usul anak yang menjerat kliennya sebagai tersangka. Kali ini, dokumen yang diserahkan berupa akta kelahiran anak yang mencantumkan nama Reiner Sugata Liman sebagai ayah dan Karina Chandra sebagai ibu.
Penyerahan dokumen dilakukan oleh Siti Sapurah atau yang akrab disapa Ipung bersama tim kuasa hukum di Polresta Denpasar, Selasa (17/11/2026). Dokumen tersebut disampaikan kepada Kapolresta Denpasar Kombes Pol I Wayan Winaya sebagai bukti tambahan tahap ketiga.
Ipung mengatakan, akta kelahiran itu menjadi bukti pembanding terhadap laporan polisi yang diajukan Reiner Sugata Liman, suami Karina Chandra. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 401 KUHP tentang penggelapan asal-usul seseorang atau anak.
Menurut Ipung, akta kelahiran anak berinisial VACL telah diterbitkan pada 10 November 2026 dengan Nomor 5171-LT-10112026-0007. Dalam dokumen tersebut tercantum secara jelas nama kedua orang tua anak.
“Kami membawa dokumen akta kelahiran anak yang telah terbit pada tanggal 10 November 2026. Dalam dokumen akta kelahiran anak tersebut dengan sangat jelas tertera nama ayah kandung yakni Reiner Sugata Liman dan ibu kandungnya bernama Karina Chandra. Jadi tuduhan dugaan penggelapan asal usul seseorang atau anak dengan sendirinya gugur demi hukum,” ujarnya.
Ia menilai penerbitan akta kelahiran tersebut menunjukkan tidak adanya niat jahat atau mens rea untuk menyembunyikan identitas orang tua anak sebagaimana yang dituduhkan kepada kliennya.
“Kalau sudah ada akta otentik ini maka unsur mens rea atau niat jahat untuk menggelapkan asal-usul anak sama sekali tidak pernah ada atau gugur. Dari mana dalilnya kalau ada niat jahat menggelapkan asal usul seseorang atau anak, sementara akta kelahiran disebut dengan jelas nama kedua orang tuanya,” kata Ipung.
Kuasa hukum juga mempersoalkan keterlambatan pengurusan akta kelahiran. Berdasarkan penelusuran timnya, kondisi tersebut disebut berkaitan dengan penguasaan Akta Perkawinan dan KTP berstatus kawin milik Karina Chandra oleh Reiner sejak September 2025.
Ipung menjelaskan, saat melahirkan di RS Prima Medika pada 14 Februari 2026, Karina disebut masih menggunakan KTP lama yang berstatus belum kawin. Kondisi itu kemudian dipersoalkan dan menjadi bagian dari laporan terhadap kliennya.
Tim kuasa hukum juga mempertanyakan proses pencetakan KTP Karina yang berstatus kawin. Mereka menyebut KTP tersebut telah dicetak dan diambil oleh Reiner pada 2 Maret 2026, beberapa hari sebelum laporan polisi dibuat menurut keterangan yang disampaikan Ipung.
Selain itu, pihak kuasa hukum menyoroti adanya surat pemblokiran pengurusan akta kelahiran anak yang disebut dikirim pelapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada 11 Februari 2026, atau sebelum anak tersebut lahir.
Atas sejumlah hal itu, Ipung mempertanyakan apakah seluruh proses administrasi kependudukan tersebut telah didalami penyidik. Ia juga meminta agar proses penerbitan KTP dan pengurusan dokumen kependudukan diperiksa secara menyeluruh.
Di sisi lain, kuasa hukum mengingatkan bahwa perkara perdata terkait hak asuh anak masih berproses di tingkat kasasi Mahkamah Agung setelah sebelumnya diperiksa di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Denpasar.
Mereka mengangkat asas prejudicial geschill dengan merujuk PERMA RI Nomor 1 Tahun 1956 dan SEMA RI Nomor 4 Tahun 1980. Menurut tim hukum, perkara perdata dan pidana yang berkaitan dengan subjek serta persoalan yang sama perlu dicermati agar tidak terjadi pertentangan dalam proses penanganannya.
Ipung juga menyayangkan sikap penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Denpasar yang menurutnya belum mempertimbangkan lebih dari 30 alat bukti yang telah disampaikan pihak terlapor.
“Kami berharap Kapolresta Denpasar berkenan melakukan investigasi mendalam, membuka ruang gelar perkara khusus, atau mengadakan gelar perkara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU),” ujarnya.
Tim kuasa hukum berharap penyerahan bukti tambahan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penanganan perkara. Tembusan surat pengantar bukti juga disebut telah dikirimkan kepada sejumlah pejabat penegak hukum, di antaranya Kapolri, Kabareskrim, Kadiv Propam Polri, Kapolda Bali, dan Kajari Denpasar. (*)









