BALITOPIK.com, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mulai mematangkan persiapan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Dua perangkat khusus telah disiapkan, yakni Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden dan Panitia Ad Hoc MPR RI.
Berdasarkan informasi resmi MPR RI, Sidang Paripurna untuk pemilihan, penetapan, dan pelantikan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026.
Dalam susunan yang diumumkan MPR, tim verifikasi dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Sementara itu, Habiburokhman ditunjuk sebagai Ketua Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden.
Tim ini bertugas memeriksa persyaratan administrasi dan kebenaran dokumen dua calon yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR.
Sementara itu, Panitia Ad Hoc MPR RI dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau yang dikenal dengan nama Bambang Pacul. Dr. Benny K. Harman ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc.
Panitia Ad Hoc beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR. Tugasnya mempersiapkan ketetapan MPR terkait pengangkatan Wakil Presiden terpilih serta menyiapkan mekanisme teknis pelaksanaan sidang paripurna.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menjelaskan, pembentukan kedua perangkat tersebut merupakan bagian dari persiapan menghadapi proses pemilihan Wakil Presiden melalui MPR.
“Baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang,” kata Muzani sebagaimana dikutip dari keterangan resmi MPR RI.
Mekanisme ini menjadi perhatian karena pengisian jabatan Wakil Presiden melalui pemilihan oleh MPR merupakan praktik ketatanegaraan yang belum pernah terjadi sejak era Reformasi.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Setelah nama-nama tersebut diterima, tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan masing-masing calon sebelum proses pemilihan dilaksanakan.
Ketua Tim Verifikasi Habiburokhman juga menegaskan bahwa pemeriksaan tidak hanya sebatas kelengkapan berkas. Tim akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan dokumen yang diserahkan para calon benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan persiapan tersebut, MPR mulai menyiapkan seluruh tahapan agar proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dapat berlangsung sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. (*)









