BALITOPIK.com, DENPASAR – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 mencatat rekor baru. Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan atau naik Rp1.351.828 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.207.459.
Kenaikan tersebut mencapai 42,15 persen. Secara nominal, penambahan upah sebesar Rp1,35 juta ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah penetapan UMP Bali sejak 1997.
Sebelumnya, kenaikan nominal terbesar tercatat pada 2014. Saat itu, UMP Bali naik Rp361.600, dari Rp1.181.000 pada 2013 menjadi Rp1.542.600 pada 2014. Dengan demikian, kenaikan UMP 2027 hampir 3,74 kali lipat dibandingkan rekor kenaikan nominal sebelumnya.
Meski menjadi kenaikan nominal terbesar, secara persentase kenaikan UMP Bali 2027 sebesar 42,15 persen masih berada di bawah kenaikan pada 2001 yang mencapai sekitar 44,77 persen.
Jika melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, kenaikan UMP Bali cenderung lebih terbatas. Pada 2021 tidak ada kenaikan, kemudian naik 0,92 persen pada 2022, 7,81 persen pada 2023, 3,69 persen pada 2024, 6,5 persen pada 2025, dan 7,04 persen pada 2026.
Penetapan UMP Bali 2027 tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027. Keputusan tersebut ditandatangani Gubernur Wayan Koster di Denpasar pada 19 November 2026, diumumkan pada Jumat 20 November 2026 malam.
Selain UMP, pemerintah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 untuk sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan. Ketentuan upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Penetapan upah ini menjadi perhatian karena besaran kenaikannya jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di satu sisi, kenaikan diharapkan memperkuat daya beli pekerja. Di sisi lain, kemampuan dunia usaha untuk memenuhi ketentuan tersebut juga menjadi bagian dari tantangan penerapannya.
Kalangan buruh menyambut positif keputusan tersebut. Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, mengatakan pihaknya mengapresiasi kenaikan UMP yang ditetapkan Gubernur Bali.
“Kami tentunya mengapresiasi keputusan Gubernur terkait dengan kenaikan UMP untuk tahun 2027. Tentunya ini sebagai pijakan awal, setelah sekian lama upah di Bali rendah,” kata Rai saat dikonfirmasi Bali Topik, Jumat (20/11/2026) malam.
FSPM Regional Bali juga berharap keputusan kenaikan upah tersebut dapat diterima kalangan pengusaha. Rai mengingatkan bahwa keberadaan pekerja memiliki peran penting dalam keberlangsungan kegiatan usaha dan proses produksi.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha semestinya dapat berjalan beriringan. Sebab, pekerja merupakan bagian penting yang menggerakkan roda produksi.
“Kami cukup realistis dan berharap pihak pengusaha bisa menerimanya dengan baik, karena pekerja adalah penggerak utama sebuah produksi. Semoga ini akan membawa langkah untuk menuju pekerja yang sejahtera,” tandas Rai. (*)








