BALITOPIK.com, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, meminta kewenangan penyadapan diatur secara ketat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Ia mengingatkan, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara bebas karena menyangkut hak privasi masyarakat.
Dalam pembahasan RUU Penyadapan bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Senin (16/11/2026), Sudirta mengusulkan penyadapan dibatasi hanya untuk empat kategori perkara, yakni terorisme, narkotika, korupsi, dan ancaman keamanan negara.
“Tidak bisa penyadapan ini, perekaman ini dilakukan untuk mencari bukti permulaan. Tidak bisa. Kecuali perkara teroris, narkoba, korupsi, keamanan negara,” tegas Sudirta dalam rapat tersebut.
Ia juga meminta kejelasan mengenai tujuan penyadapan oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, perlu dibedakan apakah penyadapan dilakukan untuk mencari bukti permulaan atau melengkapi bukti yang sebelumnya sudah dimiliki penyidik.
Selain itu, Sudirta menyoroti perbedaan mekanisme perizinan penyadapan di berbagai lembaga. Ada institusi yang mensyaratkan izin pengadilan, persetujuan pimpinan, bahkan mekanisme yang memungkinkan penyadapan tanpa kedua bentuk persetujuan tersebut.
Menurutnya, persoalan ini harus dijawab dalam RUU Penyadapan agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Sudirta juga mendorong adanya sanksi pidana yang jelas bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan penyadapan dan perekaman.
Tak hanya itu, ia mengusulkan pembentukan badan pengawas independen untuk mengawasi pelaksanaan penyadapan di berbagai institusi. Pengawasan, menurutnya, tidak cukup diserahkan kepada masing-masing lembaga yang memiliki kewenangan menyadap.
Gagasan tersebut sejalan dengan pandangannya bahwa penyadapan harus menjadi langkah terakhir (last resort), bukan instrumen yang bisa digunakan untuk kepentingan politik maupun pribadi.
Melalui pengaturan RUU Penyadapan, Sudirta berharap kewenangan aparat tetap dapat digunakan untuk kepentingan penegakan hukum, tanpa mengorbankan hak privasi dan hak konstitusional masyarakat. (*)









