BALITOPIK.com, JAKARTA – Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yang menghapus batas maksimal jumlah kementerian resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Gugatan tersebut tercatat dengan Nomor Registrasi Permohonan 429/PUU-XXIV/2026 tertanggal 16 November 2026. Permohonan diajukan oleh dua warga negara Indonesia, yakni Syamsul Jahidin yang berprofesi sebagai advokat dan Dimas Yoga Pratama.
Menanggapi gugatan tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H., menilai pengaturan jumlah kementerian harus dilihat dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial dan konstruksi konstitusi Indonesia.
Menurutnya, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara Pasal 17 mengatur bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Dengan konstruksi tersebut, kementerian merupakan instrumen kelembagaan untuk membantu Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan. Karena itu, penataan jumlah kementerian semestinya mempertimbangkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan Presiden, serta kompleksitas urusan negara.
Fahri menjelaskan, Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 memang mengamanatkan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dengan undang-undang. Namun, konstitusi tidak secara langsung menetapkan jumlah kementerian ataupun menentukan angka maksimal tertentu.
Ketentuan itu, menurutnya, perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.
Dalam aturan sebelumnya, jumlah kementerian dibatasi maksimal 34. Namun, setelah perubahan undang-undang, Pasal 15 menyatakan jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden.
Ia berpandangan, perubahan tersebut merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang memberikan fleksibilitas kepada Presiden dalam menentukan struktur kabinet.
“Angka maksimal 34 kementerian yang pernah diatur dalam undang-undang sebelumnya harus dipahami sebagai pilihan kebijakan legislasi pada masanya, bukan sebagai angka yang secara eksplisit diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945,” katanya, Kamis (19/11/2026).
Fahri menyebut setidaknya ada tiga alasan mengapa fleksibilitas jumlah kementerian diperlukan.
Pertama, urusan pemerintahan terus berkembang dan semakin kompleks. Negara membutuhkan desain kelembagaan yang mampu merespons berbagai persoalan pembangunan, ekonomi, sosial, hingga tantangan strategis nasional.
Kedua, kebutuhan organisasi pemerintahan tidak selalu bersifat tetap. Pembagian urusan, koordinasi lintas sektor, serta kebutuhan spesialisasi kebijakan dapat berubah mengikuti dinamika penyelenggaraan negara. Pembatasan jumlah kementerian secara kaku dikhawatirkan justru mengurangi ruang penataan kelembagaan.
Ketiga, dalam sistem presidensial, Presiden membutuhkan keleluasaan menentukan desain kabinet yang sesuai dengan visi, misi, dan program pemerintahannya. Sebab, menteri merupakan pembantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Menurut Fahri, penataan kementerian memiliki hubungan erat dengan efektivitas kepemimpinan serta tanggung jawab Presiden dalam mencapai tujuan bernegara.
Ia menegaskan, konstitusi memberikan kerangka dan batas dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, sedangkan undang-undang menyediakan ruang pengaturan agar pemerintahan dapat berjalan efektif.
“Memberikan fleksibilitas kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan, sepanjang dilakukan dalam kerangka hukum dan dapat dipertanggungjawabkan, merupakan pilihan kebijakan yang sejalan dengan karakter sistem pemerintahan presidensial yang dianut UUD NRI Tahun 1945,” tutupnya. (*)









