• Latest
  • Trending
  • All
  • Pariwisata
  • Uncategorized
  • Nasional
  • Entertainment
  • Lifestyle
  • Bali
  • Teknologi
  • Pendidikan
  • Travel
  • Hukum
  • Olahraga
  • Peristiwa
  • Kesehatan
  • Edukasi
Ruangan sidang DPR RI

Akhirnya, Setelah 18 Tahun Menunggu DPR Sahkan UU Perampasan Aset

17 detik ago
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI), Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. -IST

Pakar Hukum Nilai Penghapusan Batas Maksimal Jumlah Menteri Sejalan dengan Sistem Presidensial

15 menit ago
Para penerima Mangupura Award tahun 2026. -BALITOPIK.com

Daftar Penerima Mangupura Award Tahun 2026

15 jam ago
Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman. -IST

Benny Harman Jadi Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc Pemilihan Wakil Presiden

18 jam ago
Tim verifikasi dan panitia ad hoc pemilihan wakil presiden

Tim Verifikasi dan Panitia Ad Hoc Sudah Dibentuk MPR, Siapkan Pemilihan Wakil Presiden 9 Desember

18 jam ago
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa.

CSR Badung Tembus Rp10,4 Miliar, Adi Arnawa Ajak Dunia Usaha Bangun Fasilitas Publik

19 jam ago
Objek wisata Ulun Danu Beratan, Tabanan yang menjadi salah satu icon pariwisata Bali. -IST

Bali Borong Enam Penghargaan World Travel Awards 2026 di Era Koster

22 jam ago
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

Dasco Buka Suara soal Tuduhan Judi Online, Doxing dan Intimidasi

22 jam ago
ILUSTRASI

Kecelakaan Maut di Proyek Jalan Gajah Mada, PMKRI Denpasar Pertanyakan Penerapan K3

23 jam ago
  • Home
  • Bali
    • Peristiwa
    • Travel
  • Nasional
    • Politik
    • Pendidikan
    • Hukum
    • Olahraga
    • Kesehatan
    • Opini
  • Teknologi
  • Lifestyle
    • Entertainment
  • World
No Result
View All Result
  • Login
Login Sign Up
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Akhirnya, Setelah 18 Tahun Menunggu DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Reporter balitopik.com
19 November 2026 - 4:58 am
Ruangan sidang DPR RI

Ruangan sidang DPR RI

BALITOPIK.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan ini menjadi momentum penting setelah regulasi yang diharapkan memperkuat pemberantasan kejahatan dan pemulihan aset negara tersebut bergulir selama bertahun-tahun.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelum pengambilan keputusan, laporan hasil pembahasan disampaikan oleh Komisi III DPR RI.

Setelah seluruh tahapan pembahasan diselesaikan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU tersebut.

“Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan dalam rapat paripurna.

Setelah mendengar persetujuan peserta rapat, Puan menyampaikan terima kasih dan mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.

“Terima kasih. Alhamdulillah,” ujar Puan.

Kepastian pengesahan tersebut juga dikonfirmasi Bali Topik kepada salah satu anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta. Legislator asal Bali itu membenarkan bahwa RUU Perampasan Aset telah resmi disahkan dalam rapat paripurna.

“Sudah ketok palu tadi,” katanya singkat saat dikonfirmasi Bali Topik, Kamis (19/11/2026).

Sebelum membuka rapat, Puan menyampaikan bahwa kuorum telah terpenuhi. Sebanyak 361 anggota DPR tercatat menandatangani daftar hadir, dengan 254 anggota dinyatakan hadir.

Perjalanan RUU Perampasan Aset bukan proses singkat. Gagasan pembentukan regulasi ini telah bergulir sejak 2008. Namun, selama bertahun-tahun pembahasannya belum berhasil dituntaskan hingga akhirnya menjadi salah satu agenda legislasi yang diselesaikan DPR periode ini.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, Komisi III DPR bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026). Dalam pembahasan tersebut, Panitia Kerja (Panja) membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dari jumlah itu, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM bersifat redaksional, 40 DIM menyangkut substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.

Kehadiran undang-undang ini diharapkan memperkuat kemampuan negara menelusuri, mengamankan, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan hukum.

Regulasi tersebut juga menjadi instrumen penting dalam upaya memulihkan kerugian negara serta memastikan hasil kejahatan tidak terus dinikmati oleh pelakunya.

Meski demikian, pelaksanaan undang-undang ini akan menjadi ujian berikutnya. Transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beriktikad baik harus menjadi perhatian agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan. (*)

Tags: DPR RII Nyoman PartaKomisi III DPRPemberantasan Korupsipemulihan aset negara.Puan MaharaniUU Perampasan Aset
SendShareShareSend

Media Social

Facebook Instagram TikTok YouTube Chat WhatsApp

TOPIK MEDIA GROUP

  • Blog
  • Box Redaksi
  • Elementor #10692
  • Home
  • kebijakan privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Syarat dan ketentuan

Recent Posts

  • Akhirnya, Setelah 18 Tahun Menunggu DPR Sahkan UU Perampasan Aset
  • Pakar Hukum Nilai Penghapusan Batas Maksimal Jumlah Menteri Sejalan dengan Sistem Presidensial
  • Daftar Penerima Mangupura Award Tahun 2026
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Bali
  • Opini
  • Lifestyle
  • Nasional
  • Internasional

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist