Persahabatan empat dekade bukan jaminan jabatan. Namun, pengalaman pemerintahan, penguasaan hukum tata negara, dan kedekatan politik membuat Yusril layak dipertimbangkan sebagai pendamping Prabowo.
Politik memang tidak mengenal persahabatan abadi. Namun, tidak semua hubungan politik dibangun semata-mata atas kepentingan sesaat.
Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Profesor Yusril Ihza Mahendra menjadi salah satu contoh menarik. Keduanya telah saling mengenal selama lebih dari empat dasawarsa, melewati pergantian rezim, perubahan peta kekuasaan, hingga perbedaan pandangan politik.
Dalam pertemuan di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada 6 April 2023, Prabowo secara terbuka mengakui persahabatan panjang tersebut. Ia menyebut hubungan mereka mengalami pasang surut. Keduanya kerap berbeda pendapat, tetapi tidak menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk memutus hubungan.
Pengakuan itu menarik untuk dicermati. Dalam politik yang sering berubah mengikuti kepentingan elektoral, hubungan selama empat dekade bukan perkara kecil.
Kini, ketika Prabowo harus menentukan dua nama calon wakil presiden untuk diajukan kepada MPR, kedekatan tersebut kembali memperoleh relevansi. Pertanyaannya, apakah persahabatan panjang itu hanya akan menjadi cerita masa lalu, atau justru menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pendamping presiden?
Bukan Sekadar Sahabat Lama
Prabowo dan Yusril datang dari latar belakang yang berbeda.
Prabowo dibesarkan dalam tradisi militer dengan pengalaman kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis. Sementara Yusril tumbuh dalam tradisi intelektual. Ia dikenal sebagai akademisi, ahli hukum tata negara, sekaligus politikus yang memahami bagaimana kekuasaan dibentuk, dijalankan, dan dibatasi oleh konstitusi.
Perbedaan tersebut justru dapat menjadi kekuatan jika keduanya mampu saling melengkapi.
Prabowo memiliki pengalaman kepemimpinan dan keberanian mengambil keputusan. Yusril menawarkan pengalaman pemerintahan, pemahaman hukum, serta kemampuan membaca konsekuensi konstitusional dari kebijakan negara.
Seorang presiden tentu membutuhkan pendamping yang bukan sekadar patuh. Ia membutuhkan seseorang yang mampu memberikan pertimbangan, termasuk ketika pandangan yang disampaikan tidak selalu menyenangkan.
Di sinilah nilai persahabatan Prabowo dan Yusril bisa diuji. Kedekatan yang sehat bukan hubungan antara pemimpin dan pengikut yang selalu mengangguk. Justru diperlukan ruang untuk saling mengingatkan dan mengoreksi.
Indonesia tidak kekurangan politikus yang pandai membangun kedekatan dengan kekuasaan. Yang lebih dibutuhkan adalah figur yang berani menyampaikan pandangan berbeda ketika kebijakan negara perlu dikritisi.
Yusril Bukan Orang Baru dalam Pemerintahan
Menempatkan Yusril sebagai calon wakil presiden bukanlah sebuah eksperimen politik. Rekam jejaknya dalam pemerintahan telah terbentang panjang.
Ia pernah mengemban jabatan menteri pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, Yusril juga pernah bekerja di lingkungan Sekretariat Negara pada era Soeharto dan B.J. Habibie.
Kini, dalam pemerintahan Prabowo, ia dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Pengalaman lintas pemerintahan tersebut memberinya pemahaman mengenai birokrasi, hubungan antarlembaga negara, serta persoalan hukum dan ketatanegaraan. Mengurus negara memang tidak sesederhana menyampaikan pidato politik. Ada undang-undang yang harus ditaati, lembaga negara yang mesti dihormati, dan kepentingan masyarakat yang tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan kekuasaan.
Tentu saja, pengalaman panjang tidak otomatis membuat seseorang selalu benar. Yusril pun tidak kebal kritik.
Perannya sebagai ketua tim hukum pasangan Prabowo-Gibran dalam sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi memperlihatkan kedekatannya dengan kepentingan politik pasangan tersebut. Itu merupakan bagian dari rekam jejak yang juga perlu dicermati.
Justru apabila dipercaya menjadi wakil presiden, Yusril harus membuktikan bahwa tanggung jawab tertingginya bukan kepada kelompok politik tertentu, melainkan kepada konstitusi dan kepentingan negara.
Dari Pendukung Prabowo Menjadi Calon Pendampingnya?
Hubungan Prabowo dan Yusril tidak berhenti pada persahabatan pribadi.
Pada 30 Juli 2023, Partai Bulan Bintang yang ketika itu dipimpin Yusril secara resmi menyatakan dukungan terhadap pencalonan Prabowo dalam Pilpres 2024. Dukungan itu diberikan ketika peta koalisi dan pencalonan wakil presiden masih bergerak.
Yusril akhirnya tidak dipilih menjadi pendamping Prabowo. Kursi tersebut jatuh kepada Gibran Rakabuming Raka.
Namun, Yusril tetap berada dalam barisan pendukung Prabowo. Ia bahkan memimpin tim hukum yang membela kemenangan pasangan Prabowo-Gibran dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Ada kesinambungan politik yang layak dicermati. Yusril tidak hanya hadir ketika peluang jabatan terbuka. Ia tetap mendukung Prabowo meskipun pada 2024 tidak memperoleh posisi wakil presiden.
Kini situasinya berubah. Gibran telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026. Pengisian jabatan wakil presiden pun harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih oleh MPR dalam waktu paling lambat 60 hari.
Artinya, Presiden Prabowo memiliki peran penting dalam menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
Di sinilah kedekatan panjang Prabowo dan Yusril menjadi salah satu hal yang patut dipertimbangkan. Bukan karena persahabatan harus dibayar dengan jabatan, melainkan karena Prabowo telah mengenal kemampuan, karakter, dan cara berpikir Yusril jauh sebelum menduduki kursi presiden.
Kursi Wapres Bukan Hadiah Politik
Pergantian wakil presiden bukan kesempatan membagikan hadiah kepada partai politik. Jabatan tersebut terlalu penting jika hanya diperlakukan sebagai kompensasi koalisi.
Penentuan pendamping presiden juga tidak semestinya semata-mata didasarkan pada siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, siapa yang memiliki kursi terbanyak di parlemen, atau siapa yang paling keras mengklaim berjasa dalam kemenangan pemilu.
Indonesia membutuhkan wakil presiden yang mampu bekerja. Figur yang memahami pemerintahan, memiliki kecakapan diplomasi, menguasai persoalan hukum, serta mampu membantu menjaga kesinambungan pemerintahan.
Dalam ukuran tersebut, Yusril layak menjadi salah satu pilihan utama.
Ia memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan memahami hubungan antara presiden, parlemen, lembaga peradilan, serta mekanisme ketatanegaraan. Modal tersebut relevan ketika pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan pembangunan ekonomi, reformasi hukum, penguatan institusi, dan tuntutan penegakan keadilan.
Tentu bukan berarti seorang profesor otomatis lebih baik daripada politikus lain. Gelar akademik bukan sertifikat kenegarawanan.
Namun, mengabaikan figur dengan pengalaman panjang dalam pemerintahan dan penguasaan hukum tata negara hanya demi mengakomodasi kepentingan elite partai juga merupakan kekeliruan politik.
Jabatan wakil presiden seharusnya diberikan kepada figur yang paling siap membantu presiden menjalankan pemerintahan, bukan kepada pihak yang paling berhasil menekan presiden.
Momentum yang Tidak Datang Dua Kali
Pada Sabtu, 21 November 2026, Yusril menyatakan kesiapannya apabila Presiden Prabowo memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjadi calon wakil presiden. Ia tidak menutup pintu terhadap kemungkinan tersebut, meskipun keputusan tetap berada di tangan Presiden.
Pernyataan itu membuat nama Yusril semakin relevan dalam pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran.
Menurut jadwal yang disampaikan Ketua Panitia Ad Hoc MPR, Benny K. Harman, Presiden Prabowo dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada 25 November 2026. Sementara sidang paripurna untuk pemilihan dan pelantikan dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
Waktu pengambilan keputusan semakin dekat. Prabowo tentu harus mempertimbangkan keseimbangan koalisi, dukungan parlemen, dan kemampuan calon wakil presiden menjaga kesinambungan pemerintahan.
Semua itu merupakan bagian dari kalkulasi politik yang sah. Namun, kalkulasi politik tidak semestinya menenggelamkan pertanyaan paling mendasar: siapa yang paling mampu mendampinginya menjalankan negara?
Yusril menawarkan kombinasi yang patut diperhitungkan. Kedekatan personal, pengalaman birokrasi, rekam jejak politik, dan kapasitas hukum tata negara berada dalam satu figur.
Itu bukan jaminan bahwa ia akan menjadi wakil presiden yang sempurna. Namun, merupakan alasan rasional untuk menempatkannya dalam daftar teratas.
Prabowo Perlu Mengambil Keputusan Besar
Sudah saatnya kedekatan empat dekade Prabowo dan Yusril dilihat lebih jauh daripada sekadar kisah persahabatan dua tokoh senior.
Sejarah hubungan mereka memperlihatkan bahwa kepercayaan dapat bertahan meskipun pandangan politik tidak selalu sejalan. Kini, negara membutuhkan keputusan yang didasarkan pada kapasitas dan kebutuhan pemerintahan.
Editorial ini berpandangan bahwa Profesor Yusril Ihza Mahendra merupakan figur yang sangat layak diusulkan Presiden Prabowo sebagai wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan tersebut bukan karena seorang sahabat lama otomatis berhak memperoleh jabatan. Pertimbangannya adalah rekam jejak, pengalaman, dan kapasitas yang dimilikinya.
Jika dipercaya, Yusril tetap harus membuktikan komitmennya terhadap demokrasi, independensi lembaga negara, pemberantasan korupsi, dan perlindungan hak-hak warga negara.
Sebab, Prabowo membutuhkan pendamping yang memahami kekuasaan, tetapi juga mengerti batas-batasnya. Seorang wakil presiden yang berani memberikan masukan, bukan sekadar mengamini setiap keputusan.
Indonesia tidak membutuhkan wakil presiden yang hanya berdiri di belakang presiden.
Indonesia membutuhkan wakil presiden yang mampu berdiri di sampingnya. Dan ketika diperlukan, berani mengatakan bahwa presiden sedang keliru.
Yusril layak memperoleh kesempatan itu.









