BALITOPIK.com, DENPASAR – Anggota DPR RI I Nyoman Parta mengapresiasi keputusan Gubernur Bali Wayan Koster yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Besaran tersebut naik Rp1.351.828 dibandingkan UMP 2026 yang mencapai Rp3.207.459.
Menurut Parta, kenaikan tersebut merupakan langkah positif meskipun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) di Bali yang diperkirakan mencapai Rp5,6 juta.
“Ini langkah positif, walaupun belum sepenuhnya mengikuti KHL Bali Rp5,6 juta. Tapi upaya ini adalah langkah awal untuk mendekatkan UMP dengan KHL,” tulis Nyoman Parta di akun facebooknya, dikutip Sabtu, (21/11/2026).
Parta menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster, Dewan Pengupahan, Kepala BRIDA Bali, serta seluruh pengusaha yang telah ikut dalam proses penetapan upah tersebut.
Ia mengatakan, sebagai anggota DPR RI yang turut terlibat dalam perumusan undang-undang ketenagakerjaan serta diskursus mengenai UMP Bali dan KHL, dirinya melihat kenaikan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“Sebagai anggota DPR RI yang ikut terlibat dalam perumusan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dan diskursus tentang UMP Bali dan KHL, saya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Bali Wayan Koster, Dewan Pengupahan, Kepala BRIDA Bali, dan seluruh pengusaha atas upaya positif ini,” kata Parta.
Selain kenaikan UMP, Parta juga menyoroti penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Ia menjelaskan, besaran UMK dapat ditetapkan sama dengan UMP atau lebih tinggi, tetapi tidak boleh lebih rendah dari UMP.
Sementara itu, untuk usaha mikro dan kecil, ketentuan pengupahan memiliki pengaturan tersendiri yang didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Parta, setelah penetapan upah dilakukan, hal penting berikutnya adalah memastikan ketentuan tersebut benar-benar dijalankan. Sebagai dalam aturan, upah baru tersebut mulai berlaku tanggal 1 Januari 2027.
“Selanjutnya tinggal melakukan pengawasan pelaksanaannya,” tandasnya. (*)








