Balitopik.com – Warga Serangan mulai buka suara terkait perlakuan tidak adil oleh Manajemen Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali selama ini. Warga setempat seperti orang asing di atas tanah leluhurnya sendiri.
Pengacara senior asal Serangan Siti Sapurah mengatakan Serangan sangat dibatasi ruang geraknya sejak adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali. Bahkan saat ingin sembahyang ke Pura Tirta Arum yang ada dalam kawasan tersebut dimintai identitas KTP layaknya masuk ke wilayah konflik.
“Warga asli Serangan yang mau ke Pura Tirta Arum saja dimintai KTP, diperiksa juga. Padahal pura yang lokasinya paling ujung KEK itu memiliki sumber air tawar, dan diyakini bisa menyembuhkan berbagai penyakit menurut kepercayaan Hindu Bali. Awalnya warga merasa biasa, tetapi lama kelamaan merasa tidak nyaman. Tapi kasihan mereka tidak bisa bicara,” ujarnya, (16/12/2024) siang.
Parahnya lagi, tidak hanya manusia, hewan masyarakat yang masuk ke kawasan tersebut akan diinterogasi pemiliknya oleh Manajemen Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali. Bahkan ada yang ditangkap dan tidak kembali.
“Jumlah hewan yang sampai saat ini tidak dikembalikan itu sudah puluhan atau bahkan ratusan. Namanya hewan, dia kan kemana saja yang ada rumput. Ini malah diikat, pemiliknya diinterogasi. Karena takut mereka akhirnya membiarkan hewannya hilang begitu saja.”
“Saya pernah meminta secara kemanusiaan kepada Polsek Denpasar Selatan agar berbicara dengan manajemen secara baik-baik biar hewan milik warga dikembalikan. Namun pihak Polsek Densel berdalih bahwa tidak ada laporan masuk dari warga,” katanya pula.
Pengacara senior itu mengaku, masyarakat Serangan mengadukan hal tersebut kepadanya. Masyarakat tidak berdaya dengan perlakuan dari Manajemen Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali.
Namun beberapa warga mulai angkat bicara. Hal ini menyusul tindakan serupa dilakukan pihak KEK Kura Kura Bali terhadap seorang jurnalis senior yang hendak meliput kegiatan di dalam kawasan tersebut dengan alasan bukan akses publik.
Atas insiden itu sejumlah tokoh masyarakat dan komunitas media mengutuk tindakan otoriter Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali itu. Kasus itu pun ramai dibicarakan dan memberi keberanian warga Serangan untuk angkat bicara.
“Begitu kasus ini viral di media, banyak warga asli di Serangan buka mulut. Sebab mereka juga mengalami hal yang sama namun tidak tahu bagaimana cara mengatasinya,” tandasnya. (*)
