Balitopik.com, BALI – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan Bali agar tidak tereksploitasi hanya karena mengejar target kunjungan wisatawan.
Hal tersebut disampaikan AHY dalam acara Green Infrastructure Initiative Waste Clean Up di Batu Lumbang Mangrove Bali, Senin (13/10/2025).
Menurutnya banyaknya kunjungan wisatawan memang memberi dampak ekonomi, tapi disaat yang sama Bali bisa habis tereksploitasi kalau tidak dikelola dengan baik.
“Ada paradoks yang terjadi. Semakin banyak wisatawan domestik dan mancanegara memang membawa manfaat ekonomi, tapi pada saat yang bersamaan kita tidak boleh membiarkan eksploitasi terhadap Bali, sekalipun atas nama pariwisata,” terang AHY.
AHY sadar bahwa pariwisata Bali memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional sekaligus membawa reputasi positif bagi Indonesia di mata dunia. Karena itu kelestarian alam dan lingkungan dan budaya Bali harus dijaga dengan ketat.
“Penataan ruang yang disalahgunakan atau diabaikan dapat menimbulkan dampak serius, seperti bencana banjir yang beberapa waktu lalu melanda Bali,” ingatnya.
Pun, lanjutnya, hal yang sama juga berlaku untuk persoalan kemacetan dan sampah. AHY menilai peningkatan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang ke Bali memang memberikan manfaat ekonomi, namun juga dapat menimbulkan tekanan terhadap lingkungan.
AHY menegaskan, ia akan terus mengawal penyelesaian permasalahan tata ruang, sampah, dan kemacetan di Bali agar menemukan solusi terbaik.
Terkait itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengakui bahwa pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem menjadi salah satu persoalan krusial yang tengah dihadapi Bali. Hal tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari dampak pariwisata yang selain mendongkrak perekonomian, juga memberikan tekanan terhadap keseimbangan alam dan lingkungan.
Terkait persoalan sampah, Koster menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tengah menggencarkan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) mulai dari tingkat rumah tangga hingga desa dan desa adat.
“Khusus untuk daerah perkotaan dan kawasan industri pariwisata yang tidak sepenuhnya bisa menggunakan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber, kami telah mendapat arahan dari Pemerintah Pusat untuk memanfaatkan teknologi dalam mengolah sampah menjadi energi,” imbuhnya.
Koster menambahkan, Pemprov Bali juga telah menyiapkan berbagai persyaratan yang diminta Pemerintah Pusat, mulai dari penyiapan lahan seluas minimal 5 hektar, memastikan kapasitas produksi sampah minimal 1.000 ton per hari, hingga menyiapkan regulasi di tingkat daerah.
Gubernur dua periode asal Desa Sembiran, Buleleng, itu juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, atas dukungannya dalam upaya pelestarian alam dan lingkungan, termasuk pelestarian hutan mangrove di Bali.
“Kami juga berharap, dalam kapasitas Bapak sebagai Menko Infrastruktur, selain persoalan sampah, kemacetan juga menjadi perhatian utama kami di Bali. Karena itu, kami mohon dukungan Bapak Menko untuk mendorong pengembangan infrastruktur di Provinsi Bali, khususnya untuk menunjang sektor pariwisata,” harap Koster. (*)