Balitopik.com, BALI – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Denpasar berkolaborasi dengan PMKRI Malang dan PMKRI Mataram menyelenggarakan Webinar Nasional bertajuk “Eksploitasi Alam dan Keberlanjutan Masyarakat Adat” pada Senin, 10 November 2025, pukul 18.00–20.00 WIB melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk kepedulian terhadap meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan terancamnya hak-hak masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data pemantauan lingkungan sepanjang 2023–2025, kehilangan hutan primer mencapai 242.000 hingga 279.000 hektare pada tahun 2024, menjadikannya salah satu tahun dengan tingkat deforestasi tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Ketua Presidium PMKRI Denpasar, Filemon B.G. Junior, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan ruang refleksi bagi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan ekologis dan sosial.
“PMKRI ingin mendorong diskusi lintas sektor agar lahir solusi konkret yang berpihak pada masyarakat adat, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Webinar menghadirkan tiga narasumber dari berbagai bidang, yaitu Alfi Zakki Afrhani (WALHI NTB), Dr. I Made Wahyu Wijaya, S.T. (akademisi), dan Ryan Dagur Floresa.co (media lingkungan).
Perwakilan WALHI NTB, Alfi Zakki Afrhani menekankan pentingnya penegakan hukum lingkungan yang tegas dan berkeadilan.
“Penegakan hukum di Indonesia harus dijalankan sesuai dengan instrumen hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah perlu segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat agar masyarakat adat memiliki payung hukum yang jelas dan kuat dalam memperjuangkan hak atas wilayah kelola mereka,” ujar Zakki.
Sementara itu, Dr. I Made Wahyu Wijaya, S.T. menyoroti peran penting pendidikan dan kesadaran kolektif dalam merespons krisis ekologis.
“Kita perlu membangun kesadaran bersama, dimulai dari pengetahuan dan riset akademik, agar solusi yang diambil berbasis pada data dan kajian ilmiah. Dengan begitu, kita bisa meminimalkan dampak eksploitasi yang saat ini sudah dirasakan di banyak wilayah,” jelasnya.
Dari sisi media, perwakilan Floresa.co Ryan Dagur, mengingatkan pentingnya peran jurnalis dan media independen dalam mengawal isu lingkungan.
“Media harus terus menyuarakan problem-problem ekologi dan persoalan masyarakat adat secara faktual dan aktual. Kami juga berkewajiban mengawal setiap kebijakan publik yang tidak berkeadilan terhadap ekologi, karena pada akhirnya kebijakan seperti itu juga berdampak langsung pada masyarakat lokal,” tegasnya.
Kegiatan berdurasi dua jam ini berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif dari kader PMKRI, mahasiswa, aktivis lingkungan, serta masyarakat umum dari berbagai daerah di Indonesia.
Melalui kegiatan ini, PMKRI Denpasar, Malang, dan Mataram menegaskan komitmen mereka untuk terus memperjuangkan keadilan ekologis dan hak-hak masyarakat adat sebagai bagian dari tanggung jawab moral generasi muda terhadap bangsa dan lingkungan.
Dengan semangat “Religio, Omnium Scientiarum Anima Pro Ecclesia et Patria”, PMKRI berharap diskusi ini menjadi langkah konkret menuju pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat adat. (*)
