BALITOPIK.COM, DENPASAR – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali memicu desakan agar kepemimpinan PT Pertamina (Persero) dievaluasi. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Bali, Tri Widiyanti, meminta pemerintah dan pemegang saham mempertimbangkan pencopotan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.
Desakan tersebut disampaikan menyusul antrean panjang di sejumlah SPBU yang dinilai telah mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di Bali.
Tri Widiyanti, yang akrab disapa Widy, menilai persoalan kelangkaan BBM tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa stok tersedia dan distribusi berjalan lancar. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM benar-benar bisa diperoleh.
“Persoalan kelangkaan BBM di Bali tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan bahwa stok tersedia dan distribusi berjalan lancar. Masyarakat membutuhkan BBM, bukan sekadar janji dan penjelasan,” tegas Widy dalam keterangan tertulis di Denpasar, Kamis (15/10/2026).
Ia mempertanyakan pihak yang harus bertanggung jawab ketika antrean panjang terus terjadi dan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu.
Menurut Widy, pimpinan perusahaan pelat merah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan pasokan dan distribusi BBM kepada publik. Karena itu, IWO Bali meminta pemerintah dan pemegang saham mengevaluasi kepemimpinan Pertamina secara serius.
“Jika terbukti gagal memastikan pasokan dan distribusi BBM berjalan sebagaimana mestinya, pencopotan dari jabatan harus menjadi konsekuensi yang dipertimbangkan secara tegas,” ujarnya.
Widy menilai dampak kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan pengendara, tetapi juga pekerja, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengemudi transportasi, hingga jurnalis yang mengandalkan mobilitas untuk bekerja.
Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi Bali.
IWO Bali turut mendesak Pertamina membuka data ketersediaan stok BBM, realisasi distribusi di setiap wilayah, penyebab kelangkaan, serta langkah pemulihan pasokan berikut batas waktu pelaksanaannya.
Selain transparansi data, pemerintah diminta mengevaluasi seluruh rantai distribusi BBM. Apabila ditemukan dugaan penyimpangan, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Jangan berhenti pada konferensi pers dan imbauan kepada masyarakat. Ukur keberhasilan dari kondisi nyata di lapangan: apakah BBM tersedia, apakah antrean terurai, dan apakah masyarakat bisa kembali beraktivitas secara normal,” kata Widy.
Ia kembali menegaskan bahwa evaluasi terhadap pimpinan Pertamina perlu dilakukan berdasarkan tanggung jawab dan hasil penanganan persoalan pasokan BBM.
“Dirut Pertamina harus bertanggung jawab kepada publik. Jika evaluasi membuktikan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawabnya, kami mendesak agar ia dicopot,” tutupnya.