BALITOPIK.COM, BADUNG – DPRD Kabupaten Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan DPRD Badung dalam rapat paripurna, Rabu (11/11/2026).
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dari tahapan penyusunan APBD 2027 agar anggaran daerah dapat diberlakukan tepat waktu.
Menurutnya, proses pembahasan hingga tercapainya persetujuan bersama telah berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Seluruh proses pembahasan sampai pada tahap pemberian persetujuan ini sudah berjalan dengan baik. Tentu kami memperhatikan dan berpedoman pada dasar hukum serta tahapan yang telah ditentukan,” ujar Anom Gumanti.
Ia menjelaskan, penyelesaian tahapan tersebut juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur batas waktu persetujuan bersama terhadap RAPBD sebelum tahun anggaran dimulai.
Setelah persetujuan bersama, dokumen RAPBD 2027 selanjutnya akan menjalani evaluasi oleh Gubernur Bali. Tahapan ini harus diselesaikan sebelum APBD ditetapkan dan diberlakukan.
Anom berharap seluruh proses lanjutan tersebut berjalan lancar sehingga APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 sudah dapat digunakan mulai 1 Januari 2027.
“Harapan kami, setelah nanti tanggal 1 Januari, APBD 2027 ini sudah bisa diberlakukan. Tentu sebelumnya harus melalui evaluasi Gubernur dan mendapatkan fasilitasi dari pemerintah provinsi,” katanya.
Lebih jauh, Anom menekankan bahwa ketepatan waktu penetapan anggaran bukan satu-satunya hal yang menjadi perhatian DPRD. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, program dan alokasi belanja daerah dalam APBD 2027 harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Badung.
“Yang sangat kami inginkan adalah APBD 2027 ini mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan tercapainya persetujuan bersama tersebut, tahapan penyusunan APBD Badung 2027 memasuki proses evaluasi pemerintah provinsi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (*)