Balitopik.com – Setelah lama tidak terdengar, rencana pembangunan terminal Liquid Natural Gas (LNG) di Bali kembali mencuat di DPRD Bali. Sebab selama ini terkesan gabeng dan saling lempar.
Hal tersebut terungkap melalui Rapat Kerja (Raker) yang membahas tentang update rencana pembangunan terminal LNG dan forum diskusi tindaklanjut di Gedung DPRD Bali, Senin (11/12/2023).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama didampingi Ketua Komisi IV DPRD Bali, Gusti Putu Budiarta. Berlangsung dua arah yakni offline dan online, dihadiri oleh Asisten Deputi Kemenko Marves (melalui zoom), Pj Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya serta Dinas terkait, PLN, PT. Dewata Energi Bersih, Bendesa Adat dari empat wilayah (Sesetan, Serangan, Sidakarya, Pedungan, Intaran), dan beberapa undangan lainnya.
Diketahui, rencana pembangunan terminal LNG sudah berlangsung lama. Namun belum disepakati mengenai lokasi terminal, usulan Perumda adalah off shore 500 meter dari bibir pantai. Selain itu juga izin prinsip dampak lingkungan hidup hingga saat ini yang belum dikantongi.
Saat ini, pembangunan Terminal Khusus (tersus) LNG mendapatkan dukungan dari Pemprov Bali dan masyarakat dari empat desa adat. Tak hanya itu, setelah dilakukan harmonisasi, masyarakat juga meminta untuk segera dilakukan pembangunan. Hal itu tak lepas dari asas manfaat bagi masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, DPRD Bali meminta agar pembangunan terminal LNG tetap dilaksanakan. Mengingat, Bali sangat membutuhkan energi bersih. PT PLN diminta untuk konsisten.
“Ini harus dilaksanakan. Jadi PLN harus konsisten melaksanakan,” tegas Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama saat memimpin rapat.
DPRD Bali sebelumnya juga telah mengeluarkan rekomendasi terkait pembangunan terminal LNG. Yang mana, dalam rekomendasi tersebut, DPRD Bali menyatakan dukungannya.
“Saya dengar PLN tidak gerak. Sekarang tolong bergerak lah sama-sama. Perusda dan Dewata Energi Bersih (DEB) bersama-sama simultan bergerak. Kami dari wakil rakyat Bali tahu hasilnya. Yang penting cepat dimanapun tidak masalah,” pintanya.
Pemprov Bali saat ini telah mencanangkan agar Bali bisa mandiri energi yang bersih dan ramah lingkungan. Sesuai dengan tagline ‘Bali Go Green dan Go Clean’.
“Urusan masyarakat kan sudah selesai, jadi PLN jangan ditunda-tunda lagi, segera dikerjakan. Saya tidak mau Bali jadi gelap, kita semua yang rugi. Apalagi ini daerah pariwisata,” tandasnya.
Mengenai masalah perijinan, pihaknya meminta agar Perumda , PT DEB dan PLN segera menindaklanjuti dan menyelesaikan. Sehingga pembangunan Terminal LNG offshore bisa segera terlaksana. Mengingat, dukungan dan asas manfaatnya bagi masyarakat sangat besar.
Menurut Adi, selama ini banyak masyarakat yang bertanya terkait kelanjutan pembangunan terminal LNG tersebut. Bahkan sampai terjadi aksi demo dari masyarakat. Dikhawatirkan, di tahun politik seperti saat ini justru akan berdampak pada kondusifitas jelang pemilu.
“Tapi dalam perjalanannya, tidak jalan-jalan. Akhirnya masyarakat datang kepada kami, (menagih) apa janjinya Pemerintah Provinsi Bali, ada akses ke pantai, akses pengembangan pariwisata untuk Sanur, dan adat. Inikan tahun politik, makanya kami khawatir. Nah ini kami bersama Komisi IV, kita kumpulkan hari ini, supaya tahu benang kusutnya dimana,” tutur dia.
Jangan saling lempar tanggung jawab instansi di pusat ini kemudian mencederai komitmen harmonisasi dan tidak menghormati perjanjian kerjasama yang sudah berlangsung.
Mantan Bupati Tabanan ini menjelaskan dalam pertemuan tadi, mengundang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang hadir melalui virtual. Adi heran pernyataan perwakilan Kemenko Kemaritiman dan Investasi justru telah menyetujui dan disampaikan PLN yang tidak konsisten.
“Bagi kami, tidak masalah, masyarakat sudah melakukan harmonisasi dan yang penting asas manfaat bagi masyarakat dan energi Bali ini terpenuhi, tidak sampai Bali ini gelap,” tegasnya.
Disisi lain, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyatakan, juga mendukung Bali bisa mandiri energi. Oleh karena itu, pihaknya juga mendesak agar pembangunan terminal LNG segera terlaksana. Sesuai dengan Peta Jalan Energi Bersih Tahun 2045.
“Kami sangat mendukung prakarsa untuk mewujudkan hal tersebut. Intinya Pemprov Bali sangat mendukung, Pemprov sudah mengeluarkan rekomendasi,” katanya.
Ia meminta semua pihak yang berkepentingan membangun Bali wajib mengikuti dan menghormati apa yanh sudah direncanakan pemerintah provinsi Bali.
Sementara itu, dukungan pembangunan terminal LNG juga disampaikan oleh Bendesa Adat Sidakarya, I Ketut Suka. Ia menyatakan, masyarakat Desa Sidakarya sangat mengharapkan proyek pembangunan tersebut segera terwujud.
Dimana, salah satu manfaat yang didapatkan adalah terintegrasinya kepentingan masyarakat di teluk serangan berikut juga dengan akses jalan ke pantai untuk melaksanakan ritual upacara.
Terlebih, pada Bulan Januari 2024 mendatang, masyarakat Sidakarya akan melaksanakan ritual Nangluk Merana yang terakhir dilaksanakan 400 tahun yang lalu.
“Lokasi upacara yang sekiranya dilaksanakan di pantai terpaksa dipindahkan ke Catus Pata (perempatan), sebab proyek LNG belum ada kejelasan. Kami meminta, jangan masyarakat hanya dimanfaatkan, tolong kami diberikan manfaat,” rapnyanya.
Hal yang sama juga diungkapkan Bendesa Adat Serangan, I Made Sedana. Pihaknya juga mendesak agar rencana pembangunan terminal LNG segera diwujudkan. Masyarakat Serangan juga telah sepakat menyatakan dukungannya.
“Kami masyarakat Serangan ingin LNG ini segera teralisasi. Jangan sampai ditunda-tunda,” teganya juga. ***
Penasihat Hukum Solidaritas Jurnalis Bali Desak Polda Bali Tegakkan Hukum Secara Adil dalam Kasus Intimidasi terhadap Wartawan
Balitopik.com, DENPASAR — Kasus dugaan intimidasi terhadap jurnalis Radar Bali, Andre, yang baru-baru ini mencuat ke publik, menuai sorotan tajam...
Read moreDetails
