BALITOPIK.COM, DENPASAR – Dukungan masyarakat terhadap kinerja Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali terus menguat. Tokoh masyarakat, akademisi, pemuka agama, mahasiswa, hingga komunitas adat yang tergabung dalam Forum Pemerhati Pembangunan Bali (FOR HATI Bali) menyatakan komitmennya untuk mengawal rekomendasi Pansus TRAP hingga ke tingkat eksekutif sebagai bagian dari upaya menjaga tata ruang dan masa depan Bali.
Sebagai bentuk dukungan nyata, FOR HATI Bali dijadwalkan hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Bali yang mengagendakan penyerahan rekomendasi Pansus terkait PT Bali Turtle Island Development (BTID) kepada Gubernur Bali.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat yang terus mengawal perjuangan Pansus dalam menjaga tata ruang Bali. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa upaya menjaga Bali bukan hanya menjadi tanggung jawab DPRD, melainkan gerakan bersama seluruh elemen masyarakat.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan rakyat Bali yang tergabung dalam FOR HATI Bali. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa perjuangan menjaga tata ruang Bali bukan hanya tugas DPRD, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat Bali. Dukungan ini menjadi energi dan semangat bagi kami untuk terus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab,” tegas Made Supartha.
Ia menegaskan, Pansus TRAP tidak akan mundur dalam mengawal berbagai persoalan tata ruang yang dinilai berpotensi mengancam keberlanjutan Bali.
“Kami Pansus TRAP siap pasang badan untuk menjaga tata ruang Bali. Bali tidak boleh kehilangan identitasnya akibat pembangunan yang mengabaikan aturan tata ruang, lingkungan hidup, dan nilai-nilai budaya yang menjadi kekuatan utama Pulau Dewata,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, menegaskan bahwa rekomendasi yang disusun merupakan hasil kerja mendalam yang didasarkan pada fakta, data, kajian, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun selama proses pengawasan berlangsung.
“Rekomendasi Pansus TRAP disusun secara objektif dan bertanggung jawab. Kami berharap rekomendasi yang diserahkan kepada Gubernur Bali dapat ditindaklanjuti secara serius demi terciptanya tata ruang yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pengawasan terhadap implementasinya juga harus dilakukan secara konsisten,” kata Dewa Nyoman Rai.
Anggota Pansus TRAP DPRD Bali, Oka Antara, menilai dukungan FOR HATI Bali merupakan bentuk kontrol sosial yang positif terhadap proses pengambilan kebijakan publik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga arah pembangunan Bali agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga Bali. Kehadiran FOR HATI Bali dalam rapat paripurna menjadi bukti bahwa masyarakat ingin ikut mengawal kebijakan strategis yang menyangkut masa depan lingkungan, budaya, dan tata ruang Bali. Ini adalah sinergi yang harus terus diperkuat,” ujar Oka Antara.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Gede Harja Astawa yang juga Ketua Fraksi Gerindra dan PSI DPRD Bali. Ia menegaskan seluruh proses yang dijalankan Pansus dilakukan berdasarkan koridor hukum dan kepentingan masyarakat Bali.
“Pansus TRAP bekerja berdasarkan fakta, data, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami ingin memastikan bahwa setiap pembangunan di Bali berjalan sesuai tata ruang, tidak merugikan masyarakat, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya Bali. Dukungan masyarakat menjadi kekuatan moral bagi kami untuk terus mengawal rekomendasi ini sampai ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ujar Harja Astawa.
Di sisi lain, Wakil Sekretaris FOR HATI Bali, Dr. Somvir, menilai langkah yang dilakukan Pansus TRAP merupakan bentuk keberpihakan terhadap kepentingan jangka panjang Pulau Dewata.
“Kami memberikan apresiasi kepada Pansus TRAP DPRD Bali yang telah bekerja secara serius dan berani dalam mengungkap berbagai persoalan tata ruang di Bali. FOR HATI Bali bersama elemen masyarakat akan terus mengawal rekomendasi Pansus agar tidak berhenti hanya sebagai dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret pemerintah demi menjaga masa depan Bali,” ujar Dr. Somvir yang juga adalah Ketua Fraksi NasDem dan Demokrat DPRD Bali.
Menurut Dr. Somvir, keterlibatan masyarakat sipil merupakan bagian penting dari pengawasan publik terhadap arah pembangunan Bali. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak mengesampingkan aspek lingkungan, budaya, dan kepentingan masyarakat lokal.
“Bali harus dibangun dengan mengedepankan kearifan lokal, keberlanjutan lingkungan, dan kepatuhan terhadap hukum. Jangan sampai kepentingan investasi menggeser hak masyarakat dan mengancam identitas Bali sebagai warisan budaya dunia,” tambahnya.
Kehadiran FOR HATI Bali dalam rapat paripurna DPRD Bali dipandang sebagai simbol kuat kolaborasi antara wakil rakyat dan masyarakat sipil dalam menjaga arah pembangunan Bali agar tetap selaras dengan prinsip pelestarian lingkungan, kearifan lokal, serta ketentuan tata ruang yang berlaku.
Rapat Paripurna DPRD Bali yang mengagendakan penyerahan rekomendasi Pansus terkait PT BTID kepada Gubernur Bali diperkirakan menjadi momentum penting dalam menentukan langkah lanjutan penataan ruang dan pengawasan berbagai proyek strategis yang menjadi perhatian publik di Pulau Dewata. (*)