BALITOPIK.COM, DENPASAR – Gede Pasek Suardika (GPS) meminta masyarakat tidak menjadikan Gubernur Bali Wayan Koster sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas krisis bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Pernyataan tersebut cukup berbeda dari sorotan sejumlah pihak yang belakangan mengkritik Koster terkait penanganan antrean BBM di Bali. GPS justru menilai persoalan tersebut lebih tepat diarahkan kepada pemerintah pusat karena kewenangan energi, termasuk BBM, berada di tingkat pusat.
“Untuk urusan polemik BBM, saya lihat tidak layak hakimi Koster. Bukan ke sana meminta pertanggungjawaban,” tulis GPS dalam unggahan Facebook-nya, dikutip Bali Topik, Sabtu (17/10/2026).
GPS mengakui selama ini dirinya termasuk pihak yang kerap mengkritik Koster. Bahkan, kritik tersebut menurutnya sering kali cukup keras hingga membuatnya dicap sebagai lawan atau anti-Koster.
Namun, ia menegaskan kritik yang selama ini disampaikannya berkaitan dengan kebijakan, bukan persoalan pribadi.
“Padahal daya kritis saya pada kebijakannya bukan pada pribadi orangnya,” tulisnya.
Dalam persoalan BBM kali ini, GPS melihat Koster justru telah beberapa kali turun langsung untuk mencari solusi. Mulai dari mendatangi Pertamina hingga mengecek depo BBM.
Menurutnya, posisi gubernur dalam persoalan energi memang terbatas karena kebijakan dan kewenangan utama berada di pemerintah pusat.
“Yang pertama dan utama adalah kewenangan dan kebijakan urusan energi termasuk BBM menjadi otoritas pusat. Gubernur hanya sebatas melakukan koordinasi, menyampaikan aspirasi dan sejenisnya. Sisanya semua otoritas pusat. Membeli dan mengimpor BBM juga pusat,” tulis GPS.
Karena itu, menurut GPS, sorotan terhadap Koster perlu ditempatkan secara proporsional. Ia menilai gubernur tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi kebijakan pasokan BBM secara langsung.
Meski demikian, GPS tetap mengkritik dua tindakan Koster selama penanganan krisis BBM. Ia menilai Koster tidak seharusnya membentak pegawai SPBU yang sedang kelelahan.
Ia juga menyoroti aksi Koster ikut menuangkan BBM ke kendaraan warga yang menurutnya lebih bernuansa pencitraan dan tidak menyentuh persoalan utama.
“Nuansa pencitraan yang tidak substansial dilakukan,” tulis GPS.
Di luar dua hal tersebut, GPS menilai langkah Koster untuk berkoordinasi dengan Pertamina, mendatangi depo dan menyampaikan berbagai solusi sudah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai gubernur.
Sorotan GPS kemudian diarahkan kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM. Ia mempertanyakan kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan BBM yang menyangkut kebutuhan vital masyarakat.
“Blunder BBM ini membuat Bahlil di titik tidak mampu selesaikan urusan kebutuhan vital rakyat. Apalagi ini sampai lebih 4 hari… Ini sama dengan gagal,” tulisnya.
Menurut GPS, persoalan tersebut menjadi semakin serius karena gangguan BBM tidak hanya terjadi di Bali. Ia menyebut terdapat 11 provinsi yang mengalami persoalan serupa.
Karena itu, GPS meminta masyarakat Bali tidak hanya menyampaikan kemarahan kepada pemerintah daerah. Ia mendorong tekanan publik diarahkan kepada pemerintah pusat dan wakil rakyat di tingkat nasional.
“Jadi masyarakat Bali harus berteriak ke pusat. Wakil rakyat harus teriak ke pusat jangan hanya buat konten di daerah saja seakan-akan sudah bekerja. Gedor pusat, kritis ke pusat,” tegasnya.
Bahkan, GPS mendorong agar persoalan krisis BBM tersebut dibawa ke DPR RI melalui mekanisme Hak Interpelasi jika diperlukan.
“Bila perlu galang buat Hak Interpelasi atas peristiwa ini di DPR RI,” tulisnya.
GPS bilang, persoalan utama bukan sekadar siapa yang terlihat berada di SPBU atau turun ke lapangan, melainkan siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan terkait pasokan dan kebijakan energi nasional.
Jadi penyelesaian krisis BBM harus diarahkan kepada pihak yang memiliki kewenangan eksekusi agar antrean masyarakat tidak terus berlarut. (*)