BALITOPIK.COM, BADUNG – Krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Bali memicu desakan pergantian pejabat di tingkat pusat. Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMHDI) Badung meminta Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Alousius Mantiri.
Desakan tersebut menjadi bagian dari tujuh poin pernyataan sikap PC KMHDI Badung yang disampaikan Ketua PC KMHDI Badung, I Made Arya Bayu Suta, pada 16 Oktober 2026.
KMHDI Badung menilai krisis BBM di Bali menunjukkan adanya persoalan dalam mitigasi dan penanganan pasokan energi. Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut meminta Presiden mengambil langkah tegas terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab.
Selain meminta pergantian Menteri ESDM dan Dirut Pertamina, KMHDI Badung mendesak Kementerian ESDM memastikan ketersediaan dan distribusi kuota BBM untuk Bali. Mereka juga meminta pemerintah memastikan gangguan distribusi BBM tidak berkembang menjadi ancaman pemadaman listrik massal atau blackout.
KMHDI Badung juga meminta Pertamina segera mengirim 50 persen dari volume tangki BBM yang berada di Integrated Terminal (IT) Manggis dan IT Pesanggaran.
Desakan juga diarahkan kepada pemerintah daerah. Gubernur Bali I Wayan Koster bersama jajaran Disnaker ESDM Bali dan Dinas Kesehatan Bali diminta rutin turun ke SPBU yang mengalami antrean padat serta menempatkan fasilitas kesehatan gratis bagi masyarakat.
Untuk wilayah Badung, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama jajaran terkait juga diminta melakukan langkah serupa dengan mendatangi titik-titik SPBU yang mengalami antrean padat dan menyediakan fasilitas kesehatan gratis.
Sementara itu, DPRD Badung diminta mengimbau masyarakat agar tidak melakukan penimbunan maupun menjual kembali BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi beban antrean di SPBU.
Dari sisi keamanan, KMHDI Badung meminta Kapolres Badung dan Kapolresta Denpasar memastikan keamanan serta ketertiban di setiap SPBU yang mengalami antrean padat.
Tujuh poin tersebut telah disampaikan kepada Ketua DPRD Badung untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak-pihak terkait. Arya Bayu berharap aspirasi tersebut dapat sampai kepada pemerintah melalui DPRD Badung.
Ia mengingatkan krisis BBM yang tidak segera diselesaikan berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Amarah rakyat mungkin tidak menyelesaikan masalah, namun amarah ini berpotensi menimbulkan masalah baru jika krisis BBM tidak segera terselesaikan. Kami berharap seluruh pihak yang terkait krisis BBM ini bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah agar Bali tidak keos (chaos),” pungkas Arya Bayu. (*)