BALITOPIK.COM, DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster meminta dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Bali. Menurut Koster, kebutuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan daerah, tetapi juga kepentingan nasional karena Bali menjadi salah satu tujuan pariwisata internasional.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Koster mengatakan karakteristik pembangunan Bali berbeda dengan daerah lain. Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang mengintegrasikan alam, manusia dan kebudayaan sehingga kebutuhan infrastrukturnya tidak cukup dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.
Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri dari sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Sementara pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.
Menurut Koster, besarnya aktivitas pariwisata juga membuat kebutuhan infrastruktur Bali semakin besar. Beberapa persoalan yang masih dihadapi antara lain kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, pengelolaan sampah, kebutuhan energi, serta kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan atau Sarbagita dengan wilayah lainnya.
Karena itu, Koster meminta alokasi TKD untuk Bali dapat diperkuat, terutama untuk pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak luas.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegasnya.
Sejumlah proyek yang diharapkan mendapat dukungan APBN antara lain peningkatan jalan nasional dan konektivitas antarkawasan, konektivitas Singaraja-Mengwi, Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung-Karangasem dan Karangasem-Buleleng, hingga konektivitas Nusa Penida serta jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan.
Koster juga mengusulkan dukungan untuk pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed dan Gunaksa.
Selain konektivitas, kebutuhan air bersih menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Bali mendorong dukungan terhadap SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan dan Bendungan Titab. Infrastruktur pengelolaan sampah serta pengembangan energi bersih juga dinilai penting untuk menjaga daya dukung lingkungan Bali.
Koster menilai pembangunan infrastruktur harus sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Bali Selatan.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan pariwisata Bali tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar jumlah wisatawan.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” kata Koster.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan dari daerah terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian Transfer ke Daerah dalam APBN.
Syarief juga menanggapi anggapan mengenai adanya penurunan transfer pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, perubahan alokasi tidak bisa hanya dilihat dari besaran transfer yang masuk langsung ke kas daerah karena sebagian anggaran kini digunakan untuk program strategis nasional yang pelaksanaannya berdampak langsung ke daerah.
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” jelas Syarief.
Ia mencontohkan pembiayaan PPPK paruh waktu yang secara bertahap ditanggung pemerintah pusat. Selain itu, pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres) juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah pusat kepada daerah.
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan yang menurut pemerintah provinsi memiliki dampak langsung terhadap kualitas pariwisata sekaligus pelayanan kepada masyarakat.
Banggar DPR RI juga mengapresiasi paparan Pemprov Bali mengenai karakteristik dan tantangan pembangunan daerah. Menurut Banggar, posisi Bali sebagai daerah tujuan pariwisata internasional membuat kualitas infrastruktur, lingkungan, pelayanan dan budaya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi Bali. (*)