BALITOPIK.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan pemerintah pusat agar tidak menutup mata terhadap lonjakan kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata yang telah mencapai 16,3 juta orang sepanjang 2025.
Menurutnya, jika peningkatan infrastruktur dan layanan publik tidak segera dipercepat, Bali berisiko menghadapi penurunan kualitas destinasi wisata yang dapat menggerus daya saing pariwisata nasional.
Peringatan tersebut disampaikan Koster saat memaparkan kondisi pembangunan Bali dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Sepanjang 2025, Bali menerima 7,05 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan sekitar 9,3 juta wisatawan domestik (wisnus). Jumlah tersebut hampir empat kali lipat dibandingkan populasi Bali yang hanya sekitar 4,5 juta jiwa.
Menurut Koster, Bali masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia dengan kontribusi 45,8 persen dari total kunjungan nasional.
Rata-rata setiap wisatawan asing membelanjakan sekitar 1.522 dolar AS selama berkunjung ke Bali, sehingga perputaran ekonomi sektor pariwisata diperkirakan mencapai Rp176 triliun pada 2025 atau hampir separuh kontribusi pariwisata nasional.
Besarnya aktivitas pariwisata tersebut juga berdampak positif terhadap perekonomian Bali. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,82 persen, tingkat kemiskinan menjadi yang terendah di Indonesia sebesar 3,42 persen, tingkat pengangguran hanya 1,45 persen, serta pendapatan per kapita masyarakat terus meningkat.
Namun di balik capaian tersebut, Koster mengingatkan berbagai persoalan mulai bermunculan akibat meningkatnya aktivitas wisata. Alih fungsi lahan, persoalan sampah, gangguan ekosistem, ancaman terhadap ketersediaan air bersih, hingga kemacetan lalu lintas menjadi tantangan yang harus segera diatasi.
“Infrastruktur dan layanan publik kita belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan aktivitas. Kemacetan menjadi perhatian utama,” ujar Koster.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa hanya menjadi beban Pemerintah Provinsi Bali. Dukungan pemerintah pusat diperlukan agar pembangunan infrastruktur mampu mengimbangi laju pertumbuhan pariwisata yang terus meningkat setiap tahun.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Bali telah memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber, meningkatkan penyediaan air bersih di wilayah rawan seperti Karangasem dan Jembrana, mengembangkan pembangkit listrik berbahan bakar gas, memperluas pertanian organik, serta mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas antardaerah.
Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan jalur logistik laut melalui lintasan Ketapang–Gilimanuk hingga Karangasem. Jalur tersebut diharapkan mampu mengurangi kepadatan kendaraan logistik di jalur darat yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama kemacetan, terutama saat musim liburan dan hari besar keagamaan.
Koster menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan syarat utama menjaga keberlanjutan pariwisata Bali yang menjadi salah satu penyokong ekonomi nasional.
“Jika kemacetan tidak segera ditangani, Bali berisiko mengalami penurunan kualitas destinasi dan daya saing pariwisata. Karena itu, peningkatan kapasitas infrastruktur harus menjadi prioritas agar pertumbuhan pariwisata tetap berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (*)