BALITOPIK.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menolak keras rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pokok atau sembako. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi semakin menekan kondisi ekonomi masyarakat kecil yang saat ini masih dibayangi kenaikan harga kebutuhan pokok.
Pernyataan itu disampaikan Nyoman Parta di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2026). Ia menilai pemerintah perlu meninjau ulang wacana tersebut karena sembako merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut langsung kehidupan sehari-hari.
“Tanpa pajak saja rakyat sudah susah untuk makan apalagi kena pajak. Harga beras naik, minyak goreng mahal, gula dan cabai terus bergejolak. Kalau sembako dikenakan PPN, ini bisa makin menekan kehidupan masyarakat kecil,” ujar Nyoman Parta.
Legislator asal Bali itu menegaskan, sembako bukan barang mewah yang layak dikenakan pajak tambahan. Sebaliknya, negara seharusnya hadir untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Menurutnya, kebijakan pajak terhadap kebutuhan primer berpotensi menimbulkan efek domino di sektor perdagangan. Pedagang diperkirakan akan menyesuaikan harga jual, distributor menaikkan biaya distribusi, hingga akhirnya masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
“Sembako itu kebutuhan primer. Semua orang membutuhkannya, terutama rakyat kecil. Kalau dikenakan pajak, maka dampaknya langsung terasa di meja makan masyarakat. Ini bukan soal angka semata, tapi soal kemampuan rakyat bertahan hidup,” katanya.
Nyoman Parta juga mengingatkan bahwa kenaikan harga pangan dapat memicu persoalan sosial yang lebih luas, mulai dari meningkatnya angka kemiskinan hingga ancaman stunting akibat menurunnya kualitas konsumsi keluarga.
“Kalau harga kebutuhan pokok makin mahal, yang dikorbankan biasanya kualitas makanan keluarga. Ini berbahaya karena bisa berdampak pada gizi anak-anak dan meningkatkan risiko stunting. Negara jangan sampai mengambil kebijakan yang membuat rakyat makin tercekik,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut meminta pemerintah mencari sumber penerimaan negara dari sektor lain yang dinilai lebih adil dan tidak membebani masyarakat kecil. Ia mencontohkan optimalisasi pajak korporasi besar, pengelolaan sumber daya alam, hingga pengetatan pengawasan kebocoran anggaran negara.
“Cari pemasukan negara jangan dari kebutuhan makan rakyat. Negara masih punya banyak sumber penerimaan lain yang bisa dioptimalkan tanpa harus menyentuh sembako,” ujarnya.
Nyoman Parta memastikan dirinya akan terus mengawal isu tersebut di parlemen dan memperjuangkan agar kebutuhan pokok masyarakat tetap bebas dari pengenaan PPN.
“Rakyat butuh harga pangan murah dan terjangkau, bukan pajak baru yang membuat hidup makin berat. Saya akan berdiri bersama rakyat untuk menolak PPN sembako,” pungkasnya. (*)