Soal Pilgub Bali NasDem Tunggu Arahan DPP, Gandeng PDIP Menangkan Koster?

Balitopik.com – Jelang Pilgub Bali, Partai-partai politik mulai membidik kandidat yang akan didukung menjadi calon Gubernur pada 27 November yang akan datang.

DPW NasDem Bali misalnya. Wakil Ketua Bidang Media & Komunikasi Publik DPW Partai NasDem Bali, Dr. Drs. Agus Dei menjelaskan bahwa memang keputusan terhadap pilihan soal Pilkada Bali ada di DPP NasDem.

Namun begitu, kata dia, tak menutup kemungkinan NasDem Bali akan berkoalisi dengan PDIP untuk Pilkada Bali baik urusan Pilgub maupun Pilbup dan Pilwali se-Bali.

“Tidak menutup kemungkinan kita (berkoalisi dengan PDIP di Bali), meskipun di nasional kita beda dengan PDIP, kalau di Bali mungkin bisa jadi.”

“Politik ini kan cair, tidak harus di nasional beda terus di daerah juga beda, nggak bisa. Kita melihat karakteristik dan kondisi daerah,” kata Agus Dei,” Jumat (19/42024).

Lebih terperinci secara pribadi Agus Dei mengatakan jika ingin berkoalisi dan menang maka pilihannya harus Wayan Koster. Koster disebutnya sebagai kandidat jadi karena incumbent dari PDIP yang sudah pasti akan mendapat rekomendasi dari DPP PDIP menjadi calon Gubernur Bali.

Agus Dei sadar, Bali hingga saat ini masih menjadi basis PDIP. Sehingga jika NasDem ingin berkoalisi maka harus dengan penguasa di Bali yaitu PDIP.

“Kita ingin menang, kita ingin mengusung calon jadi dan peluang besar kemenangan itu ada di Pak Koster. Kita di NasDem tidak ingin hanya hura-hura jadi tim hore, tapi harus menang,” ucapnya.

“Kita tidak bisa sendiri. Kita memang harus bersinergi dengan teman-teman dari penguasa Senayan. Karena tujuan mereka harus membangun Bali,” imbuh Agus Dei.

Politisi dan akademisi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia itu menilai sepak terjang Wayan Koster di periode pertamanya harus diakui. Kesempatan untuk periode kedua sebagai upaya menuntaskan apa yang sudah dilakukan Wayan Koster sebelumnya.

“Artinya program-program yang masih tertunda di bawah kepemimpinan Wayan Koster perlu untuk dilanjutkan di periode kedua.”

“Misalnya beberapa Perda yang sudah dibuat oleh DPRD Bali itu harus ada Pergubnya, Peraturan Gubernur harus turun sehingga ada payung hukum setiap pelaksanaanya,” tandasnya. ***