Balitopik.com, BALI – Universitas Ngurah Rai (UNR) siap menerima 22 calon mahasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah provinsi (Pemprov) Bali, satu keluarga satu sarjana. Program ini bertujuan membuka akses pendidikan tinggi bagi keluarga yang kurang mampu dan bagi keluarga yang belum memiliki gelar sarjana di keluarganya
Dukungan UNR tersebut ditandai dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (KB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Satu Keluarga Satu Sarjana, di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Selasa (29/7/2025.
Rektor UNR, Prof. Dr. Ni Putu Tirka Widianti, M.M., M.Hum, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan kuota 25 calon mahasiswa untuk mengikuti program tersebut.
“Kuotanya kami siapkan sebanyak 25 orang. Kriterianya, kami utamakan mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, tetapi punya semangat belajar tinggi. Yang terpenting, di keluarganya belum ada yang sarjana,” ujar rektor, saat ditemui di gedung pascasarjana UNR, Jumat, 1/8/2025
Menurutnya, komitmennya ini merupakan bentuk apresiasi dan dukungan UNR terhadap upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bali melalui pendidikan.
Adapun program studi yang dibuka dalam skema ini meliputi Program Studi S1 Manajemen, S1 Hukum, dan S1 Administrasi Publik.
Terkait teknis penjaringan mahasiswa, pihak kampus dan Pemprov akan bekerja sama secara aktif.
“Kami dari Universitas Ngurah Rai bersama Pemprov Bali akan sama-sama melakukan seleksi terhadap calon peserta,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Rektor III Universitas Ngurah Rai, Dr. Gede Wiarata, S.Sos., SH., MAP. Menurutnya, progam tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Ketika kita bicara Indonesia Emas 2045, kuncinya adalah mempersiapkan SDM. Dan itu hanya bisa dicapai lewat pendidikan formal,” ujar Gede Wiarata saat ditemui diruangan kerjanya, Jumaat, 1/8/2025
Ia juga menambahkan, program ini bukan hanya soal pemerataan pendidikan, tetapi juga soal mengangkat harkat dan martabat manusia melalui akses terhadap pendidikan tinggi.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya kesinambungan program tersebut agar tidak terputus di tengah jalan akibat pergantian pemimpin atau kebijakan.
“Yang perlu digarisbawahi, jangan sampai program ini berhenti karena pergantian kepemimpinan. Siapapun yang memimpin, harus memiliki komitmen yang sama terhadap pendidikan,” tegasnya. (*)