BALITOPIK.COM, NASIONAL – Menjelang pelaksanaan Kongres dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) PMKRI yang akan digelar di Ruteng, Nusa Tenggara Timur, Valerian Libert Wangge, lawyer dan transformative coach dengan pengalaman panjang dalam pengembangan kepemimpinan dan organisasi, mengingatkan agar forum tertinggi PMKRI tidak terjebak pada agenda pergantian kepemimpinan semata.
Menurut Valerian, tantangan yang dihadapi PMKRI saat ini jauh lebih besar dibanding sekadar memilih Ketua Pengurus Pusat atau menyusun kepengurusan baru. Karena itu, Kongres dan MPA harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus memperkuat ekosistem kaderisasi yang menjadi fondasi utama PMKRI.
“Kita tidak boleh melihat Kongres dan MPA hanya sebagai forum untuk memilih pemimpin baru. Pertanyaan yang lebih penting adalah, PMKRI ingin menjadi organisasi seperti apa setelah Kongres selesai. Jika itu mampu dijawab, maka proses pemilihan kepemimpinan akan berjalan lebih sehat dan lebih terarah,” ujar Valerian, alumni PMKRI ini di Denpasar, Senin (1/6/2026).
Menurutnya, PMKRI lahir dan bertumbuh sebagai organisasi kader. Karena itu, ukuran keberhasilan organisasi tidak hanya dilihat dari banyaknya program dan kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan organisasi membentuk kader yang berintegritas, memiliki kapasitas intelektual, kepekaan sosial, serta kesiapan untuk mengambil peran kepemimpinan di berbagai bidang.
Ia menilai PMKRI memiliki banyak kader potensial yang tersebar di berbagai daerah. Yang lebih penting adalah memastikan organisasi memiliki ekosistem kaderisasi yang mampu melahirkan kepemimpinan secara berkelanjutan.
“Mutu organisasi kader tidak ditentukan oleh seberapa ramai aktivitasnya, tetapi oleh kualitas kader yang berhasil dibentuk. PMKRI memiliki banyak kader potensial. Tantangannya bukan sekedar mencari figur yang selaras kebutuhan, melainkan memastikan organisasi memiliki sistem dan ekosistem kaderisasi yang mampu melahirkan kepemimpinan secara berkelanjutan,” tambahnya.
“Tantangan saat ini adalah melakukan evaluasi serta membangun sistem dan ekosistem kaderisasi yang mampu menjaga proses pertumbuhan kader secara berkelanjutan, mulai dari rekrutmen, pembinaan, pengembangan kapasitas, hingga ruang pengabdian setelah kaderisasi,” katanya.
Selain kaderisasi, Valerian juga menyoroti pentingnya memperkuat konsolidasi nasional di tengah beragam tantangan yang dihadapi cabang-cabang PMKRI di seluruh Indonesia.
Menurutnya, konsolidasi nasional tidak cukup dimaknai sebagai menjaga hubungan antar cabang, tetapi juga memastikan adanya arah gerak bersama sebagai organisasi kader nasional yang memiliki visi dan tujuan yang sama.
“Kita memiliki cabang yang tersebar di berbagai daerah dengan pengalaman, kebutuhan, dan tantangan yang berbeda-beda. Karena itu, Kongres dan MPA harus menjadi ruang untuk saling mendengar, memperkuat jejaring, memperteguh persaudaraan, dan menyatukan kembali energi kolektif organisasi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa berbagai capaian dan upaya yang telah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya patut dihargai sebagai bagian dari proses perjalanan organisasi. Namun, setiap generasi juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyempurnaan sesuai dengan tantangan zamannya.
Valerian juga mengingatkan bahwa dinamika menjelang Kongres, termasuk perbedaan pandangan dan pilihan, merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi organisasi.
Namun demikian, seluruh proses tersebut harus tetap dijalankan dalam semangat persaudaraan dan tanggung jawab bersama terhadap masa depan PMKRI.
“Perbedaan pandangan adalah hal yang normal dalam organisasi kader. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh proses itu tetap dijalankan dengan kedewasaan, persaudaraan, dan komitmen untuk menjaga PMKRI tetap bertumbuh dan relevan menghadapi tantangan zaman,” tegasnya.
Ia berharap Kongres dan MPA PMKRI 2026 di Ruteng tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga melahirkan agenda strategis yang mampu memperkuat kaderisasi, memperkokoh konsolidasi nasional, dan meningkatkan kontribusi PMKRI bagi Gereja dan Tanah Air.
“Pada akhirnya, kualitas PMKRI tidak akan ditentukan oleh siapa yang terpilih sebagai Ketua PP, tetapi oleh kemampuan organisasi membangun ekosistem kaderisasi yang sehat, menjaga persatuan, dan melahirkan kader-kader yang mampu menjawab tantangan zaman di era AI ini secara nyata,” pungkasnya. (*)