BALITOPIK.COM – Di setiap fase lintas era, terutama menjelang Kongres dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA), satu tradisi yang hampir selalu muncul di tubuh PMKRI adalah perbincangan tentang siapa figur kuat yang akan memimpin Pengurus Pusat periode berikutnya.
Seperti sekarang ini, nama-nama mulai diperbincangkan, dukungan bermunculan, dan berbagai kalkulasi politik organisasi mulai bergerak menyongsong Kongres dan MPA 2026 di Ruteng, Nusa Tenggara Timur.
Namun sebelum berbicara tentang siapa yang layak memimpin, ada satu pertanyaan yang lebih penting untuk dijawab: kepemimpinan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan PMKRI hari ini?
Jika kebutuhan organisasi mampu dibaca dengan jernih, maka figur yang tepat akan lebih mudah ditemukan.
PMKRI saat ini bukan lagi organisasi kecil. Dengan 88 cabang dan tiga calon cabang yang tersebar dari Nias hingga Merauke, perhimpunan ini tumbuh menjadi rumah besar dengan keragaman latar belakang, budaya, pengalaman, dan dinamika yang sangat luas.
Karena itu, tantangan utama PMKRI bukan lagi sekadar memperluas rumah, melainkan memastikan rumah besar tersebut tetap utuh, solid, dan memiliki arah perjuangan yang sama. Tugas itu tentu tidak mudah.
Dalam konteks tersebut, PMKRI membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu memenangkan kontestasi, tetapi juga memiliki kapasitas sebagai pengayom. Sosok yang mampu merawat persatuan di tengah keberagaman, menjaga ekosistem kaderisasi, sekaligus menjadi penjaga arah perjuangan organisasi.
Jika kebutuhan itu dijadikan ukuran, maka pertanyaan berikutnya menjadi lebih sederhana: siapa figur yang paling mendekati kebutuhan tersebut?
Dalam konteks itulah saya membaca sosok Alexandro Rolandi, nama yang belakangan cukup sering muncul dalam berbagai diskursus menjelang Kongres dan MPA PMKRI 2026.
Yang menarik dari Alexandro bukan semata-mata rekam jejak organisasinya, melainkan adanya keterhubungan yang cukup utuh antara latar belakang dirinya, pilihan hidup yang diambil, serta gagasan yang ia tawarkan.
Ia tumbuh dalam kultur Papua, memiliki akar keluarga dari Nusa Tenggara Timur, dan menjalani proses kaderisasi PMKRI di Bali. Perjalanan itu membentuk pengalaman lintas identitas yang tidak sederhana.
Di tengah sensitivitas politik identitas yang kerap muncul dalam berbagai ruang sosial, latar belakang tersebut justru memperlihatkan pengalaman hidup yang bertumpu pada semangat persatuan.
Setelah menyelesaikan masa kepemimpinannya di PMKRI Denpasar, Rolan tidak memilih tetap berada di pusat-pusat aktivitas organisasi atau mencari panggung yang lebih besar. Ia justru kembali ke Sorong Selatan, Papua Barat Daya, untuk mengabdi sebagai guru dan membangun komunitas pendidikan bagi anak-anak di daerahnya.
Bagi saya, pilihan semacam ini jauh lebih bermakna daripada sekadar pidato tentang pengabdian. Banyak orang berbicara tentang pengabdian ketika berada dalam jabatan, tetapi tidak semua tetap memilih mengabdi setelah jabatan itu berakhir.
Pada saat yang sama, saya juga melihat adanya keterhubungan antara kebutuhan organisasi dengan gagasan yang ia usung. Tema yang ia tawarkan, yakni Meneguhkan Nilai, Menguatkan Kaderisasi, dan Memperbarui Perjuangan, terasa cukup relevan dengan tantangan yang sedang dihadapi PMKRI saat ini.
Bagaimana menjaga nilai-nilai dasar organisasi tanpa terjebak dalam romantisme masa lalu. Bagaimana memperkuat kaderisasi tanpa menjadikannya sekadar rutinitas seremonial. Dan bagaimana memastikan perjuangan PMKRI tetap relevan terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitasnya sebagai organisasi kader.
Kerangka berpikir yang ia tawarkan melalui gagasan kesadaran juga menarik untuk dicermati. Kesadaran untuk membaca realitas secara jujur, menjaga nilai-nilai organisasi, memahami perubahan zaman, lalu menerjemahkannya menjadi tindakan nyata.
Di titik ini terlihat adanya resonansi antara kebutuhan organisasi dengan gagasan yang ditawarkan.
Memang benar, gagasan yang baik tidak otomatis melahirkan kepemimpinan yang baik. Namun hampir semua kepemimpinan yang baik selalu berangkat dari fondasi gagasan yang utuh.
Karena itu, Kongres dan MPA di Ruteng nantinya bukan semata-mata menjadi ruang memilih figur, melainkan ruang menentukan arah kepemimpinan yang paling sesuai dengan kebutuhan PMKRI hari ini.
Kepemimpinan yang mampu mengubah keragaman menjadi kekuatan kolektif. Kepemimpinan yang mampu menjaga persatuan tanpa mematikan perbedaan. Kepemimpinan yang mampu merawat kaderisasi sekaligus memastikan organisasi tetap relevan menghadapi perubahan zaman.
Jika ukuran tersebut yang digunakan, maka Rolan adalah salah satu figur yang layak dipertimbangkan.
Ia telah membuktikan kemampuannya memimpin di tingkat cabang. Pengalaman itu ibarat aliran sungai yang menempa dirinya memahami dinamika organisasi dan manusia.
Namun menjadi Ketua Pengurus Pusat PMKRI adalah lautan yang jauh lebih luas. Di sanalah kemampuan seorang pemimpin diuji, bukan hanya untuk memimpin organisasi, tetapi juga memimpin perbedaan.
Oleh: Valerian Libert Wangge (*)