BALITOPIK.COM, DENPASAR – Polemik pembacaan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali terkait PT Bali Turtle Island Development (BTID) memanas.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, melontarkan kritik keras terhadap aksi walk out yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Bali Ida Gde Komang Kresna Budi saat rapat paripurna DPRD Bali, Jumat (19/6/2026).
Supartha menilai aksi meninggalkan ruang sidang itu berangkat dari kesalahpahaman terhadap substansi agenda yang dibahas dalam rapat paripurna. Menurutnya, yang dibacakan dalam sidang tersebut adalah rekomendasi pansus, bukan laporan akhir pansus sebagaimana yang dipersoalkan Kresna Budi.
“Kalau orang tidak mengerti hukum, jangan bicara hukum. Itu saja sederhananya. Jangan sampai memalukan,” tegas Supartha, Jumat (19/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, rekomendasi yang dibacakan dalam rapat paripurna merupakan hasil kerja pansus yang telah disepakati mayoritas anggota DPRD Bali untuk segera disampaikan kepada pihak eksekutif. Karena itu, menurutnya, tidak ada pelanggaran prosedur dalam proses penyerahan rekomendasi tersebut.
“Yang disampaikan itu rekomendasi, bukan laporan. Kalau laporan tentu mekanismenya berbeda. Ini rekomendasi hasil kerja pansus yang sudah disepakati mayoritas anggota dewan untuk diteruskan kepada eksekutif,” ujarnya.
Supartha juga menyoroti minimnya keterlibatan Fraksi Partai Golkar dalam sejumlah rapat yang digelar Pansus TRAP. Ia menyebut baik Kresna Budi maupun Ketua Fraksi Golkar tidak pernah hadir dalam beberapa rapat penting yang membahas rekomendasi tersebut.
Menurut Supartha, absennya pihak-pihak yang kemudian mempersoalkan mekanisme rekomendasi justru menjadi akar munculnya polemik di rapat paripurna. Ia menilai, jika mengikuti seluruh tahapan pembahasan sejak awal, perbedaan antara rekomendasi dan laporan akhir pansus seharusnya tidak lagi menjadi persoalan.
“Bagaimana mau memahami proses kalau tidak pernah hadir dalam rapat? Rapat internal yang membahas agenda ini juga tidak dihadiri. Tiba-tiba saat paripurna mempersoalkan sesuatu yang sebenarnya sudah disepakati dalam forum sebelumnya,” katanya.
Ia menegaskan, keputusan membawa rekomendasi Pansus TRAP ke rapat paripurna bukan keputusan sepihak, melainkan telah dibahas dan disepakati dalam rapat internal DPRD Bali sebelum sidang berlangsung.
“Itu sudah disepakati dalam rapat internal. Wakil ketua maupun ketua fraksi yang mempersoalkan justru tidak hadir dalam rapat tersebut. Padahal sebagai pimpinan lembaga, seharusnya mengikuti dan memantau seluruh proses yang berjalan,” ujarnya.
Bagi Supartha, polemik yang terjadi lebih disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap mekanisme kelembagaan DPRD, khususnya perbedaan antara rekomendasi pansus dan laporan akhir pansus. Ia mengingatkan agar persoalan teknis semacam itu tidak digiring menjadi polemik baru yang justru mengaburkan substansi pengawasan dewan.
“Kalau ikut rapat internal tentu paham. Persoalannya justru karena tidak mengikuti proses dari awal. Jangan sampai menimbulkan persoalan baru karena salah memahami mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Meski menyampaikan kritik keras, Supartha menegaskan dirinya tidak ingin polemik ini berlarut-larut. Ia berharap perhatian semua pihak tetap tertuju pada substansi rekomendasi Pansus TRAP yang telah disahkan dalam rapat paripurna dan kini diserahkan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Rekomendasi tersebut merupakan bagian dari hasil kerja Pansus TRAP DPRD Bali dalam mengawasi sejumlah persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan, termasuk menyangkut pengembangan kawasan yang dikelola PT BTID.
Dengan telah dibacakannya rekomendasi dalam forum paripurna, DPRD Bali berharap pemerintah provinsi segera menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut agar persoalan yang menjadi sorotan publik tidak berlarut-larut. (*)