BALITOPIK.COM, JAKARTA – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk mendukung penuh program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang digagas pemerintah pusat.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Komitmen itu disampaikan Adi Arnawa saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, para bupati dan wali kota peserta perluasan piloting dari berbagai daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi implementasi digitalisasi bansos di 43 kabupaten/kota yang menjadi lokasi perluasan program.
Selain memantau perkembangan pelaksanaan di daerah, pemerintah pusat juga membahas kesiapan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia untuk meninjau implementasi digitalisasi bansos serta persiapan rapat terbatas mengenai percepatan transformasi pemerintahan digital.
Bupati Adi Arnawa mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung siap bersinergi dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Bali dalam menyukseskan transformasi digital, khususnya pada sistem penyaluran bantuan sosial.
Menurutnya, digitalisasi menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Pemkab Badung siap bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam menyukseskan implementasi digitalisasi bantuan sosial. Melalui sistem yang terintegrasi, diharapkan penyaluran bantuan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Adi Arnawa.
Ia menambahkan, keikutsertaan Kabupaten Badung sebagai daerah perluasan piloting menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda transformasi digital nasional.
Menurutnya, kolaborasi antarpemerintah menjadi kunci untuk membangun tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, modern, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Melalui sinergitas ini, mudah-mudahan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Badung,” katanya.
Digitalisasi bantuan sosial sendiri diharapkan mampu meningkatkan akurasi data penerima, mempercepat proses penyaluran, meminimalkan potensi penyimpangan, serta menghadirkan sistem pelayanan publik yang lebih efisien sejalan dengan program transformasi digital pemerintah. (*)